Oleh: Roy Fachraby Ginting

SEJARAH bangsa ini tidak pernah kekurangan tokoh besar. Namun, tidak semua tokoh memperoleh tempat yang layak dalam ingatan kolektif publik. Salah satu di antaranya adalah Tan Malaka—atau Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka—seorang revolusioner, pemikir, sekaligus Pahlawan Nasional yang pernah dijuluki “Bapak Republik Indonesia”.

Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, Tan Malaka telah lebih dahulu merumuskan gagasan tentang Indonesia sebagai sebuah republik. Melalui bukunya, “Naar de Republiek Indonesia” (1925), ia menuangkan konsep negara merdeka yang berdiri di atas kesadaran politik rakyat. Pemikiran ini menjadi tonggak penting dalam sejarah intelektual pergerakan nasional.

Lahir di Sumatera Barat pada 2 Juni 1897, Tan Malaka dikenal sebagai sosok yang melampaui zamannya. Ia bukan sekadar aktivis politik, melainkan juga seorang pendidik dan filsuf. Dalam dunia pemikiran, karya monumentalnya “Madilog” menekankan pentingnya rasionalitas dan logika sebagai fondasi perjuangan kemerdekaan.

Pengakuan terhadap besarnya peran Tan Malaka datang dari berbagai tokoh bangsa. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai “Bapak Republik Indonesia”. Bahkan, Soekarno pernah menyebutnya sebagai sosok yang “mahir dalam revolusi”. 

Dalam sebuah testamen politiknya, Soekarno menulis bahwa jika dirinya tidak lagi mampu memimpin, maka kepemimpinan revolusi dapat diserahkan kepada Tan Malaka—sebuah pengakuan atas kapasitas dan integritasnya.

Namun, ironi sejarah tidak dapat dihindari. Di masa pemerintahan Soekarno pula, Tan Malaka justru pernah dipenjara tanpa pengadilan selama lebih dari dua tahun. Lebih tragis lagi, ia gugur pada 21 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur dalam situasi revolusi fisik—di tangan tentara republik yang turut ia perjuangkan.

Kisah Tan Malaka adalah satu dari empat narasi besar tentang pendiri republik, bersama Soekarno, Hatta dan Sutan Sjahrir. Namun, dibandingkan nama-nama tersebut, Tan Malaka kerap terpinggirkan dalam ruang publik dan memori sejarah bangsa.

Padahal, karakter perjuangannya mencerminkan independensi yang kuat. Ia menolak kompromi dengan penjajah dan memegang prinsip bahwa kemerdekaan harus diraih sepenuhnya—100 persen. Dia juga aktif mengorganisasi massa dan menggerakkan rakyat melalui pendidikan politik yang kritis.

Karena itu, sudah saatnya generasi muda bangsa ini kembali membaca, menelusuri dan merekonstruksi secara adil perjalanan hidup Tan Malaka—mulai dari pergolakan pemikiran, petualangan politik, hingga akhir hayatnya. Menghidupkan kembali gagasannya bukan sekadar penghormatan historis, melainkan juga upaya memperkaya perspektif kebangsaan kita hari ini.

Dalam konteks itulah, muncul dorongan moral agar penghargaan terhadap Tan Malaka tidak berhenti pada simbol formal semata. Tokoh masyarakat Karo, Barata Brahmana, dalam berbagai kesempatan menyuarakan harapan agar Pemerintah Kota Medan mengambil langkah konkret: mengembalikan nama Tan Malaka sebagai nama jalan utama di jantung kota.

Langkah ini bukan sekadar soal penamaan jalan. Ia adalah bentuk pengakuan historis, pendidikan publik, sekaligus peneguhan identitas kebangsaan. Kota Medan, dengan sejarah dan keragaman sosialnya, memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam menghidupkan kembali ingatan kolektif terhadap sosok Tan Malaka.

Sudah saatnya nama Tan Malaka kembali hadir di ruang publik—tidak hanya dalam buku sejarah, tetapi juga dalam keseharian masyarakat. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan pemikir dan pejuangnya sendiri. * 

• Penulis adalah Akademisi Universitas Sumatera Utara