GEGAS.CO || BANGKINANG — Suasana politik di Kabupaten Kampar memanas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali, melontarkan kritik terbuka yang mengejutkan terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinan Bupati Kampar Ahmad Yuzar.
Hambali menilai sejumlah kebijakan sang bupati tidak hanya menyimpang dari prosedur tapi juga berpotensi melanggar aturan hukum.
Hambali menyebut pelaksanaan uji kompetensi pejabat eselon II sebagai salah satu contoh keputusan yang dianggap serampangan dan tanpa dasar hukum.
“Surat baru kami terima hari ini, besok langsung uji kompetensi. Saya belum dua tahun menjabat Sekda, seharusnya belum bisa dievaluasi,” ungkapnya.
Menurut Hambali, uji kompetensi tersebut tidak hanya cacat prosedur, tetapi juga mubazir anggaran.
“Ini hanya buang-buang uang daerah. Harusnya efisiensi, bukan boros,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Hambali juga menuding adanya pelanggaran serius dalam penggantian pengurus Korspri Kampar. Dia menilai proses tersebut ilegal karena dilakukan tanpa rapat anggota dan tanpa surat keputusan sah.
“Ada sekretaris koperasi yang dipaksa mundur tanpa surat resmi. Ini cacat hukum, dan saya siap menggugat,” katanya.
Hambali turut menyoroti pengesahan APBD Perubahan yang dilakukan tanpa kehadiran bupati dalam rapat paripurna DPRD Kampar.
“Baik pengantar PPAS maupun pengesahan APBD Perubahan tidak dihadiri bupati. Ini cacat hukum,” tukasnya.
Kritik Hambali semakin tajam ketika menyinggung dugaan penyimpangan dalam penyusunan RPJMD Kampar, termasuk kerja sama dengan universitas tanpa perjanjian kerja sama (PKS) resmi.
“Saya diminta menandatangani dokumen tanpa PKS. Saya menolak, karena itu tidak sah,” ungkapnya.
Hambali juga menuding adanya pemborosan anggaran daerah, termasuk pembelian mobil dinas baru senilai lebih dari Rp1,5 miliar.
“Bupati ini luar biasa, seperti malaikat di depan, tapi diam-diam beli mobil dinas mahal,” sindirnya.
Tak kalah serius, Sekda Kampar mempertanyakan netralitas panitia seleksi (pansel) pejabat tinggi yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan unsur pimpinan daerah.
Menutup pernyataannya, Hambali meminta maaf kepada masyarakat Kampar karena pernah mendukung Ahmad Yuzar saat menjabat penjabat bupati.
*Saya minta maaf. Dulu saya mendukung beliau jadi Pj Bupati. Tapi sekarang karakter aslinya muncul,” tukasnya berterus terang.
Hambali menegaskan dirinya siap mundur dari jabatan bila pemerintah daerah terus mengambil langkah di luar aturan.
"Lebih baik saya pensiun dini daripada bekerja dalam sistem yang tidak benar,” sambungnya.
Hambali memastikan tidak akan mengikuti proses evaluasi yang dijadwalkan besok, sekaligus membuka peluang mengundurkan diri secara resmi.
Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar memilih berhati-hati menanggapi pernyataan keras bawahannya.
"Saya belum tahu secara pasti. Kebetulan baru pulang dari acara bersama Pak Wamendagri di Pekanbaru,” ujarnya singkat.
Yuzar menambahkan, pihaknya masih akan menelusuri lebih lanjut kabar soal rencana pengunduran diri Hambali.
"Saya akan mencari tahu dulu kebenarannya. Terima kasih atas informasinya,” kata Ahmad Yuzar.
Dengan kritik terbuka ini, hubungan antara Sekda dan Bupati Kampar kini berada di ujung tanduk — menandai salah satu konflik internal pemerintahan daerah paling panas di Riau tahun ini.* (rls/Alhafiz)