GEGAS.CO || PEKANBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama kelompok mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan izin pertambangan di kawasan pesisir Bono.
Desakan itu disampaikan Kunni Masrohanti, Dewan Daerah Walhi Riau di sela sela memperingati Hari Sumpah Pemuda di Pekanbaru, Selasa (28/10/2025).
Kunni menyoroti kondisi krisis iklim yang semakin nyata di Riau. Dia menyebut krisis pangan, air, cuaca ekstrem, abrasi, dan banjir kini menjadi ancaman serius akibat rusaknya hutan dan lahan.
“Industri ekstraktif telah menyulap hutan menjadi perkebunan kayu, kelapa sawit, dan tambang. Kini, izin tambang pasir laut di wilayah Bono, Pelalawan, makin memperparah kerusakan itu,” tukasnya.
Kunni menilai, pemberian izin tambang di kawasan Bono—yang dikenal sebagai ikon wisata Riau—berpotensi menghancurkan lingkungan dan ruang hidup masyarakat pesisir.
“Gubernur Riau harus segera mengevaluasi seluruh izin tambang di perairan Bono. Ini bentuk nyata komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Eko Yunanda, yang baru saja dipercayai menjadi Direktur Eksekutif Walhi Riau menambahkan pemerintah mesti mengevaluasi industri ekstraktif dan menjadikan isu iklim sebagai prioritas dalam kebijakan nasional menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties ke-30 (COP-30), yang akan berlangsung di Belém, Brasil, November 2025.
Pertemuan ini akan menjadi forum bagi para pemimpin dunia untuk membahas dan menegosiasikan aksi iklim global, dengan fokus khusus pada perlindungan hutan hujan Amazon sebagai kunci dalam mitigasi perubahan iklim.
Terkait dengan isu iklim global ini, bagi kaum GenZ dan mengambil
semangat Sumpah Pemuda inj dijadikan momentum oleh kalangan muda dan aktivis lingkungan di Riau untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan terhadap keadilan iklim.
Kata Eko, hampir satu abad setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan, generasi muda Indonesia masih harus memperjuangkan hak dasar atas lingkungan hidup yang sehat dan berkeadilan.
"Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni peringatan, tetapi harus dimaknai sebagai ajakan kolektif untuk melawan ketidakadilan iklim yang semakin parah," ujarnya.
Eko menekankan orang muda harus memanfaatkan momentum ini untuk menuntut pemerintah menjadikan isu krisis iklim sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan, termasuk sikap Indonesia di forum iklim dunia COP-30 di Brasil, November mendatang. * (Denny W)