GEGAS || PEKANBARU — Aksi demonstrasi mengguncang Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamis (09/07/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam Laskar Melayu, Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pendidikan Riau menggelar unjuk rasa menuntut audit total atas seluruh jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning ini.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Tega Maulana Fitra dan Datuk Besar M. Uzer bersama lebih kurang 50 orang tiba di Jl. Cut Nyak Dien Pekanbaru sejak pukul 10.00 WIB.
Mereka membawa satu unit mobil Kijang dan Sigra sebagai kendaraan pengiring, serta satu unit pengeras suara yang menggema di sepanjang jalan.
Spanduk besar bertuliskan "GERAKAN LASKAR MELAYU, MASYARAKAT DAN MAHASISWA PEDULI PENDIDIKAN RIAU" menjadi pusat perhatian warga dan aparat kepolisian yang berjaga.
Inti dari aksi ini adalah tuntutan tegas agar Pemerintah Provinsi Riau melalui Penjabat (Plt.) Gubernur SF Hariyanto segera membentuk tim audit independen. Massa mendesak agar audit mencakup seluruh aspek, mulai dari Jalur Prestasi, Jalur Domisili/Zonasi, Jalur Afirmasi hingga seluruh proses penerimaan lainnya.
Massa pengunjukrasa juga meminta agar proses audit dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik, melibatkan elemen masyarakat, Laskar Melayu dan media yang kredibel.
"Kami tidak mau ada titip-menitip dalam penerimaan sekolah negeri. Ini masalah masa depan anak-anak Riau!" teriak perwakilan massa, Indra Gunawan dengan lantang di hadapan aparat.
Dalam orasinya, dia secara gamblang menyoroti Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) yang dinilainya telah menjadi sorotan publik. "Kami butuh Kadis dan Sekdis di sini, bukan diwakilkan! Jika tidak, kami akan mendirikan tenda di sini!" ancamnya.
Bahkan, nama Plt. Gubernur SF Hariyanto turut disebut. Massa merekomendasikan pencopotan pejabat tertentu dan berencana 'mengejar' orang nomor satu di Riau tersebut agar mengetahui kelakuan bawahannya.
"Jika aspirasi kami tak direspons, ini akan menjadi isu nasional dan kami akan membenturkannya," tegas Indra.
Sementara itu, orator lainnya, Maulana, membawa isu kecurangan dan manipulasi data. Ia menduga keras adanya rekayasa administrasi dalam proses SPMB.
"Kami berharap Pak Disdik mau berkomunikasi dengan kami. Jika tidak, kami akan memanggil KPK untuk mengusut masalah ini. Jangan sampai kami masuk ke dalam dan menyegel kantor ini!" ujarnya penuh penekanan.
Situasi memanas ketika pada pukul 10.30 WIB, massa mencoba masuk ke dalam kantor untuk menyegel ruangan Kadis. Upaya ini berhasil ditahan oleh aparat kepolisian yang sigap berjaga.
Tak patah semangat, massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Riau pada pukul 11.09 WIB untuk menjumpai Plt. Gubernur SF Hariyanto. Namun, langkah mereka kembali terhenti di pintu masuk samping kantor gubernur. Massa yang kelelahan akhirnya kembali ke kantor dinas pendidikan untuk melaksanakan istirahat, sholat dan makan siang (Ishoma).
Puncak aksi berakhir pada pukul 12.30 WIB, di mana massa membubarkan diri dengan tertib. Aparat kepolisian memastikan situasi selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.
Ancaman terbesar dari aksi ini adalah pernyataan bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan melanjutkan aksi di tingkat pusat.
Massa berjanji akan menggelar unjuk rasa di Kantor KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026 mendatang.
Mereka mengancam akan menyerahkan bukti-bukti kuat dugaan manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang kepada aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Plt. Gubernur belum memberikan respons resmi terkait tuntutan massa.
Padahal publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk meredam gejolak dan memastikan proses SPMB berjalan jujur dan adil demi masa depan pendidikan Riau. **