Ketum INPEST Penuhi Panggilan KPK untuk Lampirkan Data Pendukung Dugaan Korupsi Dana PI Rohil Rp 488 M

GEGAS.CO || JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) , Ir. Ganda Mora, M.Si kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, kemarin (13/8/2024). 

Hajatnya kali ini bukan bukan untuk orasi unjukrasa tetapi melengkapi telaah laporan yang disampaikan lembaga antirasuah itu.

Dihubungi Gegas.co melalui telepon genggamnya, Rabu pagi (14/8/2024), Ganda Mora mengakui, pihaknya kemarin baru saja memenuhi panggilan pihak KPK, untuk memberikan keterangan dan memberikan data tambahan dan bukti pendukung terkait adanya dugaan penyalahgunaaan dana Participating Interest (PI) Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir (BUMD Rohil) sebesar Rp.448 miliar.

Baca Lainnya :

• Polda Riau Hentikan Pengusutan Dugaan Pembunuhan Briptu JD0
• Demonstran Desak Kejati Riau Usut Tuntas Dugaan Tipikor Bupati Rohil0
• Dituding Bupati Rohil Aksi Demo di KPK dan Kejagung Ditunggangi, Ganda Mora : Makin Banyak Ngoceh, Makin Kacau Ntar0
• Bupati Rohil Sebut Demo INPEST di KPK dan Kejagung Ditunggangi Kepentingan Pilkada0
• Demo di KPK dan Kejagung, INPEST : Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana PI BUMD Rohil Rp488 M0

"Tambahan bukti-bukti data dimaksud untuk melengkapi laporan INPEST tertanggal No 78/Lap-INPEST/VII/2024 pada 15 Juli 2024," ungkapnya.

Saat menyerahkan berkas tambahan itu, INPEST mendesak pihak KPK lebih serius dan cepat untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Supaya ada titik terangnya sehingga polemik penggunaan Dana PI dapat terjawab segera.

''Tujuannya tidak lain agar pihak BUMD Rohil dapat mempertanggung jawabkan kemana saja aliran dana tersebut,'' pungkasnya.

Ganda berharap segera dipanggil dan diperiksa pihak BUMD Rohil terkait penyetoran uang Rp70 miliar  ke Pemda Rohil sebagai deviden (keuntungan) awal tahun 2023, yang mana dana tersebut bukanlah keuntungan dari kegiatan bisnis BUMD melainkan modal yang harus disetorkan. 

Di samping itu, dari beberapa kegiatan bisnis yang anggarkan BUMD Rohil sejauh ini belum ada yang terealisasi di bulan Juli 2024. Dugaan INPEST, uang Rp 70 miliar itu adalah syarat penyimpangan dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Direktur Utama BUMD Rohil.

Seperti diketahui, sebelumnya INPEST gelar aksi unjukrasa di depan Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Adapun aksi unjukrasa ini guna mendesak KPK segera menuntaskan penyelidikan  dugaan penyalah gunaaan dana PI  tersebut.

Aksi demonstrasi damai ini, kata Ganda Mora bentuk kepedulian dan terpanggilnya INPEST terhadap kasus dugaan korupsi dana PI dan DBH sawit dii Kabupaten Rohil.

''Sehingga KPK serius dan tidak main-main serta segera menetapkan status mereka. Jangan sampai KPK masuk angin,'' katanya lagi. * (Denny W)