Bupati Rohil Sebut Demo INPEST di KPK dan Kejagung Ditunggangi Kepentingan Pilkada

GEGAS.CO || BAGANSIAPIAPI -- Menanggapi aksi demonstrasi puluhan aktivis Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) di depan gedung KPK Jakarta dan Gedung Kejagung, Kamis 1 Agustus 2024,  Bupati Rohil Afrizal Sintong  menyebutkan, bahwa aksi tersebut tanpa dasar dan tunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang berkepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Aksi demo ini tidak berdasar dan diduga ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu di tahun politik,” kata Bupati yang akrab disapa Epi Sintong dalam siaran persnya, Jumat (2/8/2024).

Menurut dia, dana Participating Interest (PI) 10 persen yang diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rohil pada tahun 2023 sebesar Rp 488 Milyar melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp 39 miliar, penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Lainnya :

• Demo di KPK dan Kejagung, INPEST : Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana PI BUMD Rohil Rp488 M0
• Dugaan Korupsi PI PHR Rohil, INPEST Diundang KPK dan Kejagung Berikan Keterangan0
• SK CPCL Plasma PT Ivomas Dinilai Janggal, DPRD Rohil Gelar RDP0
• INPEST Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana PI PT PHR ke KPK dan Kejagung0
• INPEST Desak Kejati Riau Serius Usut Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Air Hitam Rohil0

Terkait Dana Bagi Hasil Sawit, lanjut Epi Sintong, transfer bukan dilakukan ke rekening BUMD, melainkan ke rekening pemerintah daerah dan telah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebab, kata Bupati, penggunaan DBH sawit tersebut sudah ada porsinya seperti pembangunan infrastruktur dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya selaku Bupati tentu sangat hati-hati sekali. Karna secara otomatis jabatan saya adalah pemilik modal di dalam perusahaan tersebut dan setiap tahun itu juga diaudit oleh Inspektorat dan BPKP. Jadi sangat keliru sekali melakukan demo di KPK dan di Kejagung. Apalagi orang-orang yang demo tersebut tinggal di Pekanbaru tentu untuk ke Jakarta biaya transportasi nya sangat lah mahal,” pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Puluhan aktivis Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menggelar aksi demonstrasi damai di depan gedung KPK dan Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis pagi (1/8/2024). 

Dalam orasinya secara bergantian Ketua Umum (Ketum) Lembaga INPEST Ganda Mora dan Kordinator Lapongan (Korlap) Aksi Lambok Simbolon mendesak kedua lembaga tinggi itu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana Participation Interest (PI) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebesar Rp.488 Miliar yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

''Diduga telah terjadi penyelewengan anggaran Participation Interest dalam jumlah besar. Penyalahgunaan anggaran merajalela di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak adanya transparansi atau keterbukaan anggaran dan penggunaan dana dibawah kepemimpinan Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong,'' kata Ganda Mora saat berorasi. * (rilis/Hayati)