Dituding Bupati Rohil Aksi Demo di KPK dan Kejagung Ditunggangi, Ganda Mora : Makin Banyak Ngoceh, Makin Kacau Ntar

GEGAS.CO || JAKARTA -- Tudingan Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong tentang aksi demonstrasi puluhan aktivis Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta dan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), kemarin, hanya dibalas senyum oleh Ir. Ganda Mora, M.Si, Ketua Umumnya.
''Semakin banyak dia ngoceh, makin kacau entar. Bagusnya dia bilang; kita tunggu aja proses hukumnya,'' tuturnya saat dimintai tanggapan terkait rilis Bupati Rohil tersebut, Jumat (2/8/2024).
Ditambahkan Ganda Mora; ''Kita pahami kemampuan Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP tamatan 2021, MSi tamatan 2023 ini, walaupun sebelumnya dari SMPS ke paket C berjarak 20 tahun.
Baca Lainnya :
- Bupati Rohil Sebut Demo INPEST di KPK dan Kejagung Ditunggangi Kepentingan Pilkada0
- Demo di KPK dan Kejagung, INPEST : Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana PI BUMD Rohil Rp488 M0
- Dugaan Korupsi PI PHR Rohil, INPEST Diundang KPK dan Kejagung Berikan Keterangan0
- SK CPCL Plasma PT Ivomas Dinilai Janggal, DPRD Rohil Gelar RDP0
- INPEST Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana PI PT PHR ke KPK dan Kejagung0
Hal ini berdasarkan persamaan nama Afrizal di pengadilan negeri Rohil dengan nomor penetapan 19/Pdt.P/2020/Pn.Rhl , tamatan SDN 028 Sintong, tamatan SMPS Karya Bahari tahun 1994 dan Paket C PKBM Primatran tahun 2014.
Sebelumnya diberitakan, (KPK) diminta mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Rohil, Provinsi Riau. Sebab dugaan korupsi ratusan miliar rupiah itu, dinilai menyengsarakan masyarakat Rohil.
"Kami meminta KPK mengusut dugaan penyalahgunaan dana Participating Interest (PI) dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sekitar Rp488 miliar dan dana bagi hasil sawit sebesar Rp39 miliar," ujar Ketua Umum Lembaga INPEST saat aksi demontrasi di depan Gedung KPK, Jakarta.
Adapun dana PI tersebut, beber Ganda, diduga masuk ke rekening Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPR) pada 31 Desember 2023. Namun pada 1 Januari 2024 atau satu hari setelah dana masuk, uang sudah dipergunakan sebesar Rp70 miliar.
"Dan selanjutnya diduga dana tersebut sudah habis terpakai oleh pihak BUMD Sarana Pembangunan Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Direktur Utama Rahman, SE," ungkapnya.
Padahal rencana bisnis atau pelaksanaan bisnis dari perseroan daerah tersebut belum dimulai, sehingga masyarakat Rokan Hilr mempertanyakan kemana penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pihaknya pun mempertanyakan dasar pemberian 9 unit mobil, 3 motor dan puluhan ribu paket sembako kepada PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir. Sebab dinilai penggunaan dana tak transparan.
"Dan diduga dikorupsi atau disalahgunakan, tidak mendukung peningkatan PAD Rokan Hilir," kata Ganda Mora. * (Denny W)
