Barata Brahmana : Reformasi Mati Suri Sejak Dilengserkannya Presiden Gus Dur

GEGAS.CO || JAKARTA -  Apabila hari ini ada Penulis yang menulis "Pasca Reformasi" itu adalah sangat keliru. Karena sesungguhnya Reformasi mati suri saat  digulingkannya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 10 Juli 2001.

Pendapat itu dikemukakan Barata Brahmana Sembiring, Tokoh Marhaenisme dan juga Tokoh Masyarakat Karo Indonesia dalam perbincangan dengan Gegas.co, Jumat (8/3/2024).

Menurut Barata Brahmana, kita perlu melihat kilas balik Gerakan Reformasi 1998 melawan Orde Baru.

Baca Lainnya :

• Setelah Rumbai, Giliran 17 Tahanan Polsek Tenayan Raya Kabur0
• Sukseskan KTT ke-43 ASEAN, PLN Jamin Pasok LIstrik Tanpa Kedip0

Gerakan Reformasi yang lahir dari darah, airmata dan keringat mahasiswa.

Gerakan Reformasi itu tidak pernah sampai puncak alamiahnya. Tidak sampai conclusion/tidak konklusif. "Gerakan Reformasi mati suri di tengah jalan," tegasnya.

Barata Brahmana menyebutkan mati suri reformasi itu berawal dari hasil  Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 yang mengantarkan Gus Dur ke kursi Presiden dan Megawati Soekarnoputri ke Kursi Wakil Presiden.

Dari saat menjabat Presiden Gus Dur berusaha mencabut tiang tiang Orde Baru yang sudah lama bercokol di semua sendi sendi Negeri ini- apa yang dinamakan "Deep State". Tetapi hal ini tidak bisa dilakukan sesegera mungkin ibarat membalik telapak tangan.

Namun baru berjalan sekitar 19 bulan beliau (Gus Dur) digulingkan oleh Megawati dengan bantuan

Poros Tengah-nya Amin Rais (Amin Rais, Akbar Tanjung, Hamzah Has dan kawan kawan).

Mereka ini adalah oknum oknum yang baru 20 bulan sebelumnya telah menolak Megawati jadi Presiden dengan dalih Agama, bahwa seorang wanita tidak boleh jadi Presiden. Setelah menjadi Presiden, Megawati harus membagi kekuasaan dengan tenaga tenaga Orde Baru.

Bagi putri sulung Bung Karno, Megawati ini adalah karma. Karena dia yang mengubur gerakan reformasi itu sendiri. 

"Boleh dikatakan bahwa yang mengubur Gerakan Reformasi adalah Ibu Megawati karena nafsu mau cepat cepat jadi Presiden. Nah, apa hasilnya? Sekarang ditendang oleh Petugas Partainya sendiri.

Hukum Karma? Penilaian terserah kepada kita masing masing," tukasnya.

Dua kali kalah lawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan anakbuahnya, dan kini ditendang petugas partainya, Joko Widodo (Jokowi) merupakan karma untuk Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Presiden Republik Indonesia (RI).

Apalagi setahun Presiden Gus Dur "digulingkan", persisnya Agustus 2002 dilakukan Amendemen ke-IV pada Pasal 33 UUD 1945, yang membuka peluang Pemodal Besar menguasai sebagian besar Ekonomi Negeri kita ini.

Maka sampailah kita pada hari ini, di mana praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela.

"Bila kita bicara tentang KKN, tentang perilaku penguasa dan para penyelenggara Negara, kita hanya bicara tentang gejala penyakit, bukan penyakit itu sendiri," ucapnya.

Barata menilai pemberantasan KKN hanya "Lip Service" dan berlanjut terus dari jaman Presiden

 Megawati, Presiden SBY dan  hingga jaman Presiden Jokowi ini.

Pertanyaannya kini Presiden Jokowi saat kampanye di 2014 menjanjikan Revolusi Mental. Namun hampir 10 tahun kemudian di mana itu Revolusi Mental? * (Denny W)