GEGAS || PEKANBARU — Pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) DPD GMNI Riau yang dijadwalkan dalam waktu dekat menuai sorotan tajam dari internal organisasi. Sejumlah kader mempertanyakan transparansi dan legitimasi proses penyelenggaraan agenda penting tersebut setelah muncul berbagai kejanggalan yang dinilai berpotensi mencederai marwah organisasi.
Kritik keras disampaikan Demisioner Sekretaris Cabang GMNI Pekanbaru, Yohana Lase. Dia menilai polemik yang berkembang menjelang Konferda tidak terlepas dari kepemimpinan Ketua Caretaker DPD GMNI Riau, Teguh Azmi, yang dianggap gagal menyelesaikan persoalan organisasi selama masa kepengurusannya.
Menurut Yohana, kepemimpinan caretaker yang semestinya menjadi jalan keluar atas stagnasi organisasi justru dinilai memperpanjang konflik internal. Ia menegaskan hingga kini tidak terlihat kemajuan signifikan yang dirasakan kader, sementara berbagai kontroversi terus bermunculan.
Persoalan terbaru, kata dia, muncul setelah beredarnya surat pemberitahuan pelaksanaan Konferda kepada para ketua cabang pada Kamis (4/6/2026). Dalam surat tersebut telah tercantum jadwal pelaksanaan kegiatan lengkap dengan nama ketua pelaksana dan tanda tangan yang menyertainya.
Namun, Yohana mengaku tidak pernah mengetahui adanya rapat pleno, forum pembentukan panitia, maupun mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan cabang-cabang GMNI di bawah DPD Riau sebelum surat tersebut diterbitkan.
“Proses Konferda ini sejak awal memunculkan banyak tanda tanya. Kepanitiaan dan agenda pelaksanaannya muncul tiba-tiba tanpa pernah dibahas secara terbuka dalam forum resmi yang melibatkan cabang-cabang,” ujar Yohana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2026).
Ia menegaskan organisasi kader seperti GMNI harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan mekanisme yang jelas. Setiap keputusan strategis, termasuk penyelenggaraan Konferda, menurutnya harus lahir dari proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh kader.
Kontroversi semakin memanas setelah Sekretaris Caretaker DPD GMNI Riau, Ulul Azmi, menyampaikan keberatannya melalui grup komunikasi internal organisasi. Dalam pernyataannya, Ulul mengaku tidak pernah menandatangani surat yang beredar dan meminta pihak yang menerbitkan dokumen tersebut untuk memberikan penjelasan.
Pernyataan itu dinilai Yohana sebagai persoalan serius karena menyangkut legalitas dan legitimasi seluruh tahapan Konferda. Menurutnya, apabila benar terdapat penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, maka persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif biasa.
“Ini menyangkut integritas kepemimpinan dan legitimasi hukum seluruh proses Konferda. Harus ada klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar,” tegasnya.
Sorotan pun mengarah kepada Teguh Azmi selaku Ketua Caretaker DPD GMNI Riau yang dianggap bertanggung jawab terhadap seluruh proses persiapan Konferda. Apalagi, Teguh juga diketahui mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi DPP GMNI.
Yohana menilai seorang pengurus tingkat pusat semestinya menjadi teladan dalam menjalankan tata kelola organisasi yang profesional, demokratis, dan taat konstitusi. Karena itu, ia menilai evaluasi terhadap kepemimpinan caretaker menjadi hal yang wajar apabila polemik ini tidak segera diselesaikan.
Selain itu, Yohana juga menyesalkan masih adanya pimpinan cabang yang memilih diam terhadap polemik yang berkembang. Menurutnya, sikap kritis merupakan bagian dari tradisi kaderisasi GMNI yang harus dijaga.
Atas berbagai kejanggalan tersebut, Yohana mendesak DPP GMNI segera turun tangan melakukan investigasi independen. Ia meminta organisasi tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran prosedur yang berkembang di tingkat daerah.
“Jika terbukti terdapat pelanggaran serius terhadap aturan organisasi maupun etika kepemimpinan, harus ada tindakan tegas. Yang harus diselamatkan adalah organisasi, bukan jabatan atau kepentingan individu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Caretaker DPD GMNI Riau, Teguh Azmi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) memberikan tanggapan singkat. Dia menyatakan pihak DPD tengah menyiapkan klarifikasi resmi terkait polemik yang berkembang.
“Kami di DPD sedang menyusun surat klarifikasi terkait kesimpangsiuran informasi yang beredar,” tulisnya via pesan WA.
Hingga kini, para kader GMNI di Riau masih menunggu penjelasan resmi dari pimpinan caretaker terkait mekanisme penyelenggaraan Konferda, pembentukan kepanitiaan, serta dugaan pencatutan tanda tangan yang telah menjadi perbincangan luas di internal organisasi. *
(rls/Denny W)