GEGAS || JAKARTA – Komite Nasional Disabilitas (KND) menyerukan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta dan masyarakat, untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pekan Special Olympics Nasional (Pesonas) 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ajang empat tahunan ini dinilai strategis dalam mendorong prestasi sekaligus pemenuhan hak atlet disabilitas intelektual di Indonesia.
Komisioner KND, Jonna Aman Damanik, menegaskan bahwa dukungan lintas sektor merupakan amanat Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Menurut dia, sinergi dengan Special Olympics Indonesia (SOIna) menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga.
“Kami siap bersinergi dengan SOIna dan berbagai kementerian untuk memastikan atlet bertalenta khusus mendapatkan dukungan maksimal, baik dari sisi pembinaan maupun perlindungan hak,” kata Jonna dalam keterangannya.
KND juga mendorong koordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta kementerian teknis seperti Kemensos, Kemenkes, KemenHAM dan Kemenpora sebagai leading sector.
Ribuan atlet dengan disabilitas intelektual, termasuk penyandang down syndrome dan autisme, dinilai membutuhkan pendekatan berbasis hak asasi manusia sekaligus program rehabilitasi sosial yang produktif.
Ajang Pesonas 2026 di Kupang dijadwalkan mempertandingkan tujuh cabang olahraga dan menjadi pintu menuju ajang global World Summer Games 2027 di Santiago, Chile. Namun, persiapan menghadapi event ini masih menghadapi berbagai tantangan terutama terkait partisipasi daerah.
Ketua Umum Pengurus Pusat SOIna, Warsito Ellwein, mengungkapkan hingga saat ini baru 21 dari target 30 provinsi yang menyatakan kesiapan mengirim kontingen. Jumlah atlet yang terdaftar juga masih jauh dari target.
“Baru sekitar 420 atlet yang siap berpartisipasi, padahal targetnya antara 800 hingga 1.000 peserta dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Warsito menyoroti keterbatasan anggaran dan akses di sejumlah daerah sebagai kendala utama. Banyak kontingen harus berangkat secara mandiri dan swadaya, mencakup atlet, pelatih hingga pendamping.
Sementara itu, kemampuan anggaran daerah, termasuk APBD NTT, dinilai masih terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan logistik selama penyelenggaraan.
Meski demikian, Warsito mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan DPRD NTT dalam mempersiapkan ajang tersebut. Dia juga membuka peluang skema alternatif pembiayaan, termasuk melalui kegiatan donasi seperti gala dinner dan lelang karya seni.
“Kami berupaya mencari solusi agar daerah dengan keterbatasan tetap bisa mengirim atlet. Salah satunya melalui subsidi silang dari kegiatan donasi,” ujarnya.
Pesonas 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meningkatkan representasi di tingkat global. Pada World Games di Berlin 2023, Indonesia hanya mengirim 25 atlet. Untuk edisi 2027 di Chile, SOIna menargetkan peningkatan signifikan hingga 63 atlet dari berbagai cabang olahraga.
Ajang ini tidak hanya soal prestasi, tetapi juga menjadi cerminan komitmen Indonesia dalam menjamin hak dan martabat sekitar 5,2 juta penyandang disabilitas intelektual di Tanah Air.
Sementara itu, panitia juga tengah mengupayakan dukungan langsung dari Presiden. Hari Subagyo, yang terlibat dalam kepanitiaan, mengungkapkan pihaknya telah mengirim surat permohonan audiensi kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara.
“Kami berharap Presiden dapat meluangkan waktu untuk bertemu langsung dengan para atlet. Ini akan menjadi motivasi besar bagi mereka,” kata Hari.
Meski belum ada respons resmi dari Istana, pihak SOIna optimistis dukungan pemerintah pusat akan menguat seiring mendekatnya pelaksanaan Pesonas 2026. Dukungan tersebut dinilai menjadi kunci untuk memastikan ajang ini berjalan sukses dan membawa atlet disabilitas Indonesia ke panggung dunia. * (rls/Rindi)