GEGAS || PEKANBARU — Gelombang kritik terhadap pemerintah pusat kembali mengemuka. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Gerah Amarah” di depan Kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (17/6/2026).
Dipimpin Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Muhammad Azhari, sekitar 50 mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka nilai mewakili keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksinya, massa membawa mobil komando, bendera organisasi kemahasiswaan, serta berbagai poster bernada kritik. Sejumlah spanduk berisi sindiran terhadap kebijakan pemerintah dibentangkan di lokasi aksi.
Orasi mahasiswa juga menyoroti persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga kebutuhan pokok, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat. Mereka juga mempertanyakan efektivitas sejumlah program strategis nasional yang menyerap anggaran besar negara.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi mendesak pemerintah mencabut UU Polri, menghentikan kenaikan harga BBM dan bahan pokok, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan APBN pada berbagai proyek strategis nasional, menghentikan praktik militerisme di sektor sipil, serta mengevaluasi kinerja sejumlah menteri bidang ekonomi, energi, keuangan dan hak asasi manusia.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara, termasuk kegiatan kunjungan luar negeri yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Saat berorasi, mahasiswa menegaskan bahwa dana negara yang berasal dari pajak rakyat seharusnya dikembalikan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Mereka juga mengkritisi pengalokasian anggaran yang dianggap lebih banyak diarahkan kepada program tertentu dibanding sektor pendidikan dan kebutuhan publik lainnya.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut akhirnya diterima langsung Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, didampingi anggota Komisi II DPRD Riau, Soniwati.
Di hadapan massa, pimpinan DPRD Riau menyampaikan apresiasi atas partisipasi mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. DPRD juga menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi di tingkat nasional.
Terkait sorotan mahasiswa mengenai anggaran pendidikan, DPRD menegaskan bahwa alokasi pendidikan merupakan amanat undang-undang yang wajib dipenuhi dan selama ini tetap berada di atas batas minimal 20 persen dari total anggaran daerah.
Menjelang berakhirnya aksi, mahasiswa menyerahkan dokumen tuntutan kepada pimpinan DPRD Riau. Dalam momen simbolik, massa juga memberikan sertifikat bernada kritik yang ditujukan kepada Presiden RI sebagai bentuk ekspresi politik atas berbagai kebijakan pemerintah yang mereka nilai perlu dievaluasi.
Aksi “Gerah Amarah” berakhir sekitar pukul 15.35 WIB. Massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga kegiatan selesai, situasi di sekitar Gedung DPRD Riau dilaporkan berlangsung aman dan kondusif. * (Denny W)