GEGAS II PEKANBARU —Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) menggelar acara nonton bareng (nobar) film dokumentasi Papua: “Pesta Babi”, meski dipindahkan ke luar area kampus. 

Sebelumnya nobar tersebut direncanakan berlangsung di lapangan kampus, namun batal terlaksana setelah pengajuan penggunaan fasilitas disebut tidak memperoleh izin.

Pemindahan lokasi tersebut langsung menyita perhatian mahasiswa karena film dokumenter “Pesta Babi” belakangan menjadi perbincangan publik di berbagai daerah. Sejumlah agenda pemutaran film serupa bahkan sempat menuai kontroversi dan penolakan.

Presiden Mahasiswa BEM UHTP, Syahradi Ramatul, mengatakan kegiatan itu bukan bentuk provokasi, melainkan ruang diskusi akademik agar mahasiswa mampu melihat persoalan sosial secara kritis dan objektif.

“Papua bukan tanah kosong, itu adalah rumah, identitas, warisan budaya leluhur mereka. Harapan saya, kawan-kawan mahasiswa cukup berpikir radikal tanpa harus bertindak radikalisme,” kata Syahradi dalam sambutannya.

Film dokumenter tersebut mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua yang berupaya mempertahankan tanah leluhur, hutan, dan identitas budaya di tengah masifnya pembangunan serta investasi berskala besar. Tema itu dinilai relevan untuk membuka ruang refleksi di kalangan mahasiswa terkait isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan pembangunan nasional.

Panitia menegaskan nobar berlangsung tertib tanpa agenda politik praktis. Diskusi usai pemutaran film justru lebih banyak membahas posisi mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang diharapkan mampu menyikapi isu sensitif secara bijak dan berbasis data.

Fenomena pembubaran atau penolakan pemutaran film “Pesta Babi” di sejumlah wilayah dinilai menunjukkan bahwa isu Papua masih menjadi persoalan sensitif di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan dan investasi nasional di Papua. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran dari berbagai kelompok mengenai dampak terhadap lingkungan, hutan adat, serta keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Ironisnya, kontroversi yang muncul justru membuat film dokumenter tersebut semakin dikenal publik. Larangan dan pembubaran nobar di sejumlah tempat memicu rasa penasaran masyarakat terhadap isi film, sekaligus memperluas diskusi mengenai kebebasan berekspresi di ruang akademik.

Bagi kalangan mahasiswa di Pekanbaru, pemutaran “Pesta Babi” menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kampus seharusnya tetap menjadi ruang terbuka bagi pertukaran gagasan dan diskusi kritis, selama berlangsung damai serta menghormati hukum dan keberagaman pandangan. * (rls/TJ Silalahi)