Asita Riau Minta Gubri dan Kapolda Sigap Atasi Karhutla

GEGAS.CO || PEKANBARU - Trauma akan dampak dari bencana kabut asap, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Provinsi Riau meminta gubernur dan Kapolda sigap mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Permintaan itu sampaikan Ketua Asita Riau Dede Firmansyah dalam siaran pers yang diterima Gegas.co, Rabu (16/08/2023).
Apalagi, imbuhnya, kemarin pagi sempat terjadi 2 pesawat sempat dialihkan pendaratannya
ke Bandara Hang Nadim Batam, karena jarak pandang yang terbatas saat akan melakukan pendaratan (landing) di Bandara Internasional SSK II Pekanbaru.
Baca Lainnya :
- Miris, Riau Defisit Anggaran Rp1,3 T, Dana PI PHR Belum Masuk Juga1
- Disnaker Keluarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Pengurus PC FSPTI Pekanbaru Dibawah Kepemimpinan Banteng Pasaribu-Chandra Asyakhin0
- Tim Satnarkoba Polres Kampar Bekuk Pengedar Sabu0
- PHR Dituding Tak Berikan Kontribusi terhadap Daerah Riau0
- 23,61 Kg Sabu Barang Bukti Sitaan Jaringan Narkoba Internasional Dimusnahkan0
Dua pesawat yang gagal mendarat di Bandara Pekanbaru pagi tadi yakni pesawat Batik Air ID-6850 dari Soekarno-Hatta dan Citilink QG-1920 dari Soekarno-Hatta.
Meski pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah jika kabut yang terjadi itu asap, tetapi hanya fog atau uap air yang berada di atas permukaan mencapai suhu titik embun, namun Dede tetap mewanti-wanti jangan sampai bencana kabut asap terjadi lagi.
Adanya pesawat gagal mendarat, meski bukan dikarenakan kabut asap, tapi bisa jadi sebagai gambaran jika sampai Karhutla menyebabkan bencana asap.
"Terus terang masyarakat trauma terhadap bencana kabut asap yang berasal dari Karhuta. Sebab ininvisa membuat perekonomian lumpuh, khususnya di bisnis travel agen. Ini tergantung ketegasan Gubernur Riau atau Kapolda Riau," tuturnya.
Apalagi, sebut Ketua Asita Riau, sudah ada tim untuk mengantisipasi Karhutla. Ditambah lagi, Presiden Jokowi masih belum mencabut "ancamannya" terkait tak segan mencopot para Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tak bisa mengatasi Karhutla.
"Intruksi Presiden Jokowi jelas dan tegas. Bagi Kapolda dan Pangdam yang tak bisa atasi Karhutla ada sanksi tegas. Karena bencana asap ini merugikan banyak sektor, terutama bagi pelaku bisnis. Intinya kita percaya Kapolda dan Pangdam serta Gubernur Riau bisa antisipasi Karhutla, jangan ada kesalahan. Pokoknya no asap," harapnya. * (Denny W)
