GEGAS.CO || PASIR PANGARAIYAN – Gelombang protes mengguncang gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Senin (1/9/2025).
Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Rohul mengecam keras sikap lembaga dewan yang dinilai lamban menindak salah satu anggotanya dari Fraksi PKB, berinisial E.C.
E.C dituding mengkhianati sumpah jabatan karena kerap mangkir dari kewajiban sebagai wakil rakyat, lalai menjalankan tugas, namun tetap menikmati gaji dan fasilitas negara.
“Seorang wakil rakyat yang tidak pernah hadir, tidak bekerja, tapi tetap menerima gaji dan fasilitas negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Rokan Hulu. Ini harus segera diakhiri,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi, Muhammad Afri Rozi dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi melayangkan enam tuntutan utama kepada DPRD Rohul dan PKB:
1. Memecat E.C secara tidak hormat dari keanggotaan DPRD.
2. Membuka data absensi, kehadiran rapat, dan kinerja E.C secara transparan kepada publik.
3. Mendesak PKB segera melakukan PAW tanpa alasan.
4. Menuntut pengembalian seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas yang sudah diterima ke kas daerah.
5. Meminta Badan Kehormatan DPRD menggelar investigasi resmi dan menjatuhkan sanksi etik.
6. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Rohul yang dianggap tidak bermoral di tengah kondisi ekonomi sulit.
Massa Aliansi menegaskan, jika tuntutan ini diabaikan, mereka siap menggelar aksi lebih besar. “Cukup sudah rakyat dibodohi. DPRD jangan hanya jadi tempat mencari gaji dan fasilitas. Kalau tidak mampu, silakan mundur!” seru massa.
Aksi tersebut akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rohul, Mohd. Aidi, S.H. Ia menyampaikan bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD sudah menindaklanjuti laporan terkait E.C.
“BK DPRD Rohul sudah merespons laporan istri Saudara E.C beberapa hari lalu dan kini tengah dalam tahap penyidikan. Kami pastikan proses ini berjalan terbuka dan profesional,” kata Aidi.
Dia menambahkan, DPRD berkomitmen menjaga marwah lembaga serta memastikan setiap pelanggaran kode etik ditangani sesuai aturan.
Setelah mendengar jawaban pimpinan dewan, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. * (rls/Denny W)