GEGAS || PEKANBARU — Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau semakin menguat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (G-M) 13 Mei Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Rabu (13/5/2026), mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pengelola program MBG yang dinilai gagal menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia secara maksimal.
Mahasiswa menilai pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih jauh dari harapan. Mereka menyoroti adanya dugaan makanan tidak layak konsumsi yang diterima siswa dalam program nasional tersebut.
Koordinator Umum (Kordum) aksi, Rayhan Divaio Hutapea, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan kualitas makanan yang diterima anak-anak sekolah. Dalam orasinya, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) itu menyebut masih ditemukan makanan tidak layak bahkan diduga mengandung ulat di sejumlah daerah.
“Masih banyak makanan yang tidak layak diberikan kepada anak-anak dalam program tersebut,” tegas Rayhan di hadapan massa aksi.
Sorakan mahasiswa langsung menggema di depan gerbang DPRD Riau sambil mengangkat poster kritik bertuliskan “Gelap Gulita Pendidikan MBG Vs Pendidikan” hingga “Anggaran MBG Kian Pendidikan Kacau”. Massa meminta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan MBG agar anggaran besar program nasional tersebut tidak berubah menjadi ladang permainan oknum tertentu.
Tidak hanya menyoroti MBG, mahasiswa juga membawa 12 tuntutan besar terkait pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga transparansi anggaran pemerintah daerah. Salah satu tuntutan utama mereka adalah mendesak DPRD Riau memperjuangkan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK paruh waktu dengan sistem yang transparan dan berkeadilan.
Mahasiswa turut mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar) yang dinilai masih tertinggal jauh dibanding kawasan perkotaan. Mereka juga meminta DPRD mengawal transparansi penyaluran beasiswa Pemerintah Provinsi Riau yang selama ini dianggap belum jelas realisasinya.
Dalam sektor kesehatan, mahasiswa meminta pemerataan pembangunan rumah sakit di seluruh wilayah Riau serta mendesak Dinas Kesehatan membuka data terbaru angka stunting tahun 2025. Massa aksi juga menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih sering dikeluhkan masyarakat akibat keterlambatan layanan.
Sorotan keras juga diarahkan kepada penggunaan hibah dana vertikal senilai Rp113 miliar untuk sejumlah proyek pembangunan, termasuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara, rumah sakit tentara, dan rumah dinas Kejaksaan Tinggi. Mahasiswa menolak alokasi Rp9,8 miliar untuk pembangunan rumah dinas Kejati dan meminta anggaran itu dialihkan ke sektor pendidikan.
Isu ketenagakerjaan turut mengemuka dalam aksi tersebut. Mahasiswa mendesak penghapusan sistem outsourcing serta meminta pengawasan ketat terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh perusahaan dan proyek industri di Riau.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu diwarnai orasi bergantian dari perwakilan berbagai kampus, di antaranya Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, STIE Riau, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, hingga Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
Massa sempat meminta Ketua DPRD Riau turun langsung menemui demonstran. Namun hingga sore hari, aksi hanya diterima anggota Komisi I dan Komisi III DPRD Riau, yakni Andi Darma Taufik dan Abdullah.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan meminta perwakilan massa menunggu agenda dialog resmi bersama pimpinan DPRD pada 18 Mei 2026 mendatang.
“Kami mewakili pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas penyampaian aspirasi ini. Kami berharap dialog nantinya dapat berjalan baik dan seluruh aspirasi bisa dibahas bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Darma Taufik meminta mahasiswa turut mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan tepat sasaran. Ia juga menegaskan DPRD akan memperjuangkan berbagai persoalan pendidikan, kesehatan, dan buruh yang disampaikan mahasiswa.
Meski berlangsung panas dengan sorakan dan kritik tajam terhadap pemerintah daerah, aksi unjuk rasa tetap berjalan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 17:15 WIB dengan tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka di depan Gedung DPRD Riau. * (Denny W)