Oleh : KJP Prof Dr Chrisnanda, MSi.

MANUSIA sebagai mahkluk sosial membutuhkan kawanan atau kelompok yang dapat menerima, melindungi, membelanya atau sebagai tempat untuk hidup. Dalam kehidupan sosial ada keteraturan sosial yang dibangun melalui kesepakatan kesepakantan. Di balik kesepakatan tersebut ada kewajiban, tanggungjawab, ada sanksi bila melanggar. 

Dalam kehidupan sosial tatanan bagi keteraturan sosial ada rekayasa sosial yang merefleksikan karakter mereka. Semakin kompleks maka akan semakin ketat kesepakatan kesepakatan yang dibuat dan menjadi hukum. Hukum dapat dikatakan sebagai produk politik untuk mewujudkan, merawat keteraturan sosial sehingga dapat mendukung untuk tercapainya tujuan bersamanya. 

Di dalam hukum ada sistem penegakannya, akuntabilitasnya. Di situlah hukum menjadi refleksi atas suatu peradaban. Tingkat kepatuhan hukum bagi masyarakatnya menjadi bagian dari budaya bangsa.

Kualitas penegak hukum dalam menegakan hukum menjadi refleksi hidupnya hukum dan menjadi kekuatan pilar kedaulatan suatu negara. 

Dalam masyarakat yang modern dan demokratis, produktivitas menjadi prinsip dasar agar dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Di setiap kawanan, kelompok, komunitas, masyarakat, bangsa maupun negara ada pemimpinnya. Atau setidaknya orang yang dituakan untuk memimpin. Pemimpin apakah orang yang diberi amanah atau kepercayaan? 

Jawabnya iya karena pemimpin itu mendapat amanah dan dipercaya untuk : melindungi, mengayomi, melayani, memajukan bahkan mensejahterakan. Secara mendasar dan mendalam acuan dasar pemimpin itu pada moralitas.

Kebijakan yang diambil bijaksana bagi kemaslahatan dalam kehidupan sosial agar mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang.

Keutamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kesadaran akan kemanusiaan, keteraturan sosial dengan patuh akan kesepakatan bersama atau hukum menunjukan tanggung jawab dan kepeduliannya sebagai mahkluk sosial. 

Hal tersebut terwujud dalam disiplin di kehidupan sehari harinya. Kesadaran menjadi pilar membangun keutamaan. Tatkala dipenuhi kepentingan yang berseberangan dengan aturan atau hukum yang telah disepakati maka akan terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan karena ada sumber daya yang diperebutkan. 

Perebutan sumber daya dalam masyarakat yang beradab ada keteraturan sosial ada keadilan, ada kekuatan untuk menjaga dan memberi sanksi atas ketidak adilan itu. Para penegak hukum adalah pihak ke tiga yang dipercaya dalam menjalankan tugasnya dengan atau tanpa upaya paksa. Penegak hukum adalah ikon dari : penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. 

Hukum mengatur segala sesuatu yang menjadi prinsip prinsip mendasar dan berlaku umum. Secara pragmatis banyak peluang atau celah celah untuk disalahgunakan, atau berlindung atas pemyimpangan yang dilakukan. Hukum ditegakkan untuk : 

1.  Menyelesaikan konflik secara beradab,
2. Mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas,
3. Melindungi, mengayomi dan melayani korban dan para pencari keadilan,
4. Membangun budaya tertib,
5. Adanya kepastian,
6. Edukasi.

Hukum dan penegakannya berkaitan dengan power and authority namun di sini keutamaan menjadi kekuatanya agar mampu tebang habis, agar tetap tajam dan tidak tumpul. Walaupun dalam penegakannya penegak hukum juga penegak keadilan. 

Dengan landasan kemanusiaan, keadilan, kepentingan yang lebih luas dan edukasi. Akuntabilitasnya dapat ditunjukan secara : Moral, Hukum, Administrasi, Fungsional dan Sosial. 

Hukum refleksi peradaban dibuat bagi meningkatnya kualitas hidup dan semakin manusiawinya manusia.

Sejalan dengan hal tersebut pemimpin adalah orang yang patuh hukum yang berjuang menjaga kehidupan, membangun peradabab bagi meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Keteraturan sosial merupakan pilar utama untuk mencapainya, yang setidaknya para pemimpin melakukan upaya upaya untuk :

1. Membangun Literasi

2. Membangun sistem edukasi dan transformasi melalui sistem pendidikan formal maupun non formal

3. Membangun infrastruktur dan sistem sistem online yang berbasis elektronik

4. Membangun role model atau local heroes

5. Melakukan gerakan moral dan gerakan sosial untuk kemanusiaan dan keteraturan sosial dan peradaban

6. Membangun masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata

7. Memberdayakan guru sebagai pelopor tertib hukum

8. Memberdayakan komunitas komunitas sebagai soft power dan smart power

9. Melakukan social engineering/ rekayasa sosial

10. Membuat program program unggulan dan pilot project

Gerakkan moral dan gerakan sosial dapat dimulai dari pemimpinnya, para petugasnya, fungsinya sampai menjadi budaya institusi :

Apa saja kapan saja dimana saja dengan cara apa saja dan siapa saja kembali pada Tri Brata dan Catur Prasetya. Yang implementasinya di semua lini dari para pemimpinnya.

Pemimpin dalam kepemimpinannya sebagai energi, tempat berteduh berlindung juga tempat memulai segala sesuatu yang merupakan keutamaan dimulai. 

Proses transformasi yang akselerasi menunjukan gerakan moral dan gerqkan sosial sebagai penyadaran bagi para pemimpinnya di semua lini untuk menjadi insan Bhayangkara yang Kehormatannya tertuang dalam Tri Brata dan Catur Prasetya. 

Akselerasi Transformasi merupakan gerakan moral dan gerakan sosial yang dipelopori para pemimpinnya di semua lini, semua fungsi untuk kembali secara tulus hati menjabarkan dan mengimplementasikan Tri Brata dan Catur Prasetya.

Gerakan Moral dan Sosial Akselerasi Polri merupakan pembangunan keteraturan sosial hingga peradaban berkaca dan mengimplementasiakan Tri Brata dan Catur Prasetya.  Itulah yang menjadi kekuatan dasar atau basis berbagai kekuatan Akselerasi Transformasi Polri yang merupakan gerakan moral dan gerakan  sosial. 

Penanaman nilai nilai Tri Brata dan Catur Prasetya menunjukan bahwa polisindi dalam pemolisiannya: Peka Peduli hingga Bela Rasa bagi : Kemanusiaan terutama kaum menderita lemah papa yang termarjinal sekalipun dari. 

Keteraturan sosial dalam masyarakat yang homy atau yang nyaman asri aman dan ngangeni standarnya bukan pada kemewahan melainkan pada suatu rasa kemanusiaan ada aura pencerahan yang dapat dirasakan adanya keamanan dengan rasa aman. Aura ini adalah sesuatu yang tak benda atau untangible. Sentuhan rasa pada yan tangible akan mampu membangun rasa yang untangible.

Untuk menggerakan akselerasi tranformasi Polri selain moral juga memerlukan literasi. Literasi tidak hanya sebatas baca tulis namun diimplementasikan melalui berbagai kegitan merubah mind set yang cerdas dengan rohnya pada keutamaan yang dijabarkan dari Tri Brata dan Catur Prasetya. 

Tatkala kembali pada keutamaannya maka polisi yang merupakan polisi rakyat akan kuat dalam gempuran politik sekalipun. Karena senjata polisi itu simpati masyatakat sehingga keberadaannya diterima, didukung dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang dilayaninya. dominan maka Roh jiwa taksu chi maupun passion muncul sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Komitmen dan konsistensi sebagai polisi yang berkeutamaan tidak lagi naif atau tergantung atas perintah atau pamrih melainkan berani nggetih berkorban sebagai kehormatannya seperti apa yang tertera dalam Tri Brata dan Catur Prasetya.

Tatkala gerakkan moral dan gerakan sosial dalam mentransformasi yang dimulai dari para pemimpinnya dan didukung dari bottom up ini akan menjadi fondasi bagi hidup tumbuh dan berkembangnya kesadaran tanggung jawab dan disiplin. 

Gerakam moral dan gerakan sosial Akselerasi Transformasi Polri Prinsipnya sama dan implementasinya tidak harus sama disesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, sesuai konteksnya dalam menanamkan, mengimplementasikan serta mempertanggungjawabkannilai nilai Tribrata dan Catur Prasetya. 

Dalam masyarakat yang demokratis Akselerasi Transformasi Polri dibangung dari suatu dialog peradaban yang melibatkan semua stake holder yang dapat saling mengkritisi, menginspirasi dan saling menguatkan dalam menjaga keteraturan sosial wujud peradaban dari berbagi sisi atau berbagai model maupun pendekatan

Akselerasi Transformasi Polri yang merupakan gerakan moral dan gerakan sosial dapat ditumbuh kembangkan dengan cara apa saja, kapan saja, dimana saja, dengan cara apa saja dan siapa saja bisa :

1. Apa saja : Memulai apa saja dari rumah bisa. 

2. Kapan saja, Kapan saja waktunya bisa kita lakukan 

3. Dimana saja Rumah kita di mana saja bisa memancarkan aura dan nilai nilai budi luhur untuk peka peduli dan bela rasa kepada manusia maupun lingkungannya

4. Dengan cara apa saja, Dari cara manual hingga virtual bisa dilakukan

5. Siapa saja bisa.

Akselerasi Transfsormasi Polri sebagai gerakkan moral dan gerakan sosial tentu saja secara konseptual dan kontekstual dapat dikaitkan dengan norma maupun berbagai hal yang berkaitan dengan :

1. Peraturan dan Perundang undangan atau Regulasi yang berkaitan hingga SOP nya.

2. Pemimpin dan Kepemimpinannya yang Transformatif.

3. Adanya Tim Transformasi yang merupakan representasi dari para pemangku kepentingan

4. Media yang merupakan ruang dialog 

5. Sistem Administrasi dalam Birokrasi yang mencakup :

a. Perencanaan Pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan dan Pengendaliannya

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

c. Sumber Daya Logistik

d. Sumber Daya Anggaran

6. Operasionalnya yang bersifat :

a. Rutin

b. Khusus

c. Emerjensi dan Kontijensi

7. Pelayanan Publik yang mencakup pelayanan Keamanan, Keselamatan, Hukum, Administrasi, Informasi maupun Kemanusiaan

8. Lembaga Pendidikan yang merupakan Litle Polri yang berbasis Moral dan Literasi untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan Ilmu Kepolisian agar para peserta didiknya Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul

9. Pemolisian di Era digital maupun era kenormalan baru dalam model Smart Policing yaitu harmoninya antara Conventional Policing, Electronic Policing dan Forensic Policing

10. Sistem Pengawasan maupun Akuntabilitas secara manual maupun online yang berbasis elektronik yang pertanggung jawabannya dapat dilihat secara : Moral, Hukum, Administrasi, Fungsional maupun Sosial. Tentang masalah masalah lalu lintas spt kecelakaan, kemacetan, pelanggaran lalu lintas dsb

11. Tokoh tokoh panutan 

12. Gerakkan bersama dari sosialisasi dialog sampai dengan kampanye tertib berlalu lintas.

13. Gerakkan moral dan sosial warga tertib berlalu lintas. Masih banyak lagi yg dpt ditunjukkan dalam konteks kampung tertib lalu lintas. Kekuatan pengaruh positif edukatif kampung terib lalu lintas ini pada komitmen warganya dan konsistensi secara berkesinambungan menginspirasi, mengedukasi dan memotivasi untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.  Stop pelanggaran stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan.

Religi Seni Tradisi yang benda maupun tak benda dalam membangun masyarakat sadar wisata

Membangun pariwisata seringkali hanya disentuh sebatas benda / tangible sedangkan yang tak benda atau intangible tidak di sentuh bahkan dilupakan. Yang intangible inilah esensi yang mendasar dan menjadi pilar bagi pariwisata untuk selalu ada kebaruan yang mencerahkan menyenangkan menentramkan dan membuat sesuatu baru dan ada rasa kerinduan. 

Gerakan moral dan gerakan sosial merupakan upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa  melalui rekayasa sosial dsb. Gerakan moral dan gerakan sosial dapat secara tematik yang diangkat atau dibuat sesuai konteks dan kebutuhannya. Bisa menggunakan seni budaya sebagai wujud t apresiasi kepada leluhur  nenek moyang. Bisa juga melibatkan para ilmuwan, sektor bisnis, seniman budayawan para tokoh dan pejuang seni budaya dan kemanusiaan untuk membangun masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata.

Gerakan moral dan sosial ini menyentuh yang benda maupun tak benda. Tentu bukan dalam perhitungan semata mata untung rugi atau bisnis. 

Membangun literasi seni budaya melalui sentuhan yang tak benda dapat dianalogikan  mentransformasikan isi buku yang mampu mencerahkan dan mencerdaskan melalui aktivitas kegiatan nyata sehari hari. Misalnya dengan : menanam pohon, menata lingkungan, menata sampah, peduli air bersih, dsb.Tatkala warga masyarakat telah memiliki kesadaran dan terbiasa dengan  maka habitys baru  menjaga dan mengapresiasi kemanusiaan, keteraturan sosial, patuh hukum akan lebih mudah ditumbuhkembangkan.  

Wadah bagi gerakan moral dan gerakan sosial kemasyarakatan sejatinya merupakan civil society yng merupakan basis demokrasi.  Dari berbagai wadah civilnsociety literasi seni budaya yang tangible atau  kebendaan dan intangible/tak benda dapat dikembangkan sebagaimana :

1.  Pelestari seni tradisi di era kontemporer

2. Membangun ikonik seni tradisi dan religi dlm bentuk ikonik spt wayang komik kartun dan kepahlawanan 

3. Sanggar seni dan budaya

4. Aktifitas penyeimbaang alam dan kehidupan melalui berbagai gerakan moral dlm social engineering 

5. Pustaka religi seni dan tradisi

6. Galeri karya seni patung ukir lukis

7. Wadah kegiatan komunitas komunitas melalui panggung tradisi seni dan religi

8. Home stay

9. Cafe atau restauran

10. Art shop and galery

Dsb

Program Akselerasi Transformasi Polri dapat dibangun dengan membuat :

1. Company profile para Pemimpin di semua lini dengan track record nya dan publikasikan

2. Membuat apresiasi bagi Siapa dan apa karyanya: Menampilkan para pemimpin yang berprestasi atau yang memiliki keunggulan bidang : olah jiwa ( religi dan spiritualitas ), olah rasa ( seni budaya ), olah raga.

3. Literasi kepemimpinan yang menjabarkan gerakan moral maupun sosial dalam Akselerasi Transformasi Polri dalam Materi Pelajaran, Kontens yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengetahuan, Quotes, Referensi, E jurnal, E book, E library

4. Dialog Akselerasi Transformasi Polri dalam bentuk Podcast yang dikembangkan dalam berbagai forum :

a. Forum Bhabinkamtibmas

b. Forum Masdarwis

c. Forum Hukum dan Keadilan

d. Forum Ilmu Kepolisian

e. Forum forum komunitas dsb

5. Sistem Quick Response dalam situasi Emergency maupun Contigency : Pola pola pemolisian dalam berbagai situasi dan kondisi serta pengambilan keputusannya

6. Gerakan cooling system melalui : Seni budaya dan pariwisata bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban

7. Kreatifitas dan inovasi: Hal hal baru dan kebaruan

8. Studi kasus : Belajar dari berbagai kejadian atau isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat

9. Bench marking: Studi banding dalam dan luar negeri

10. Membangun model model implementasi Pemolisian dalam:

a. Sispam kota

b. Perbatasan

c. Konflik sosial

d. Bhabin kamtibmas

e. Model model pemolisian

f. Pemimpin dan kepemimpinannya

g. Pengamanan Pemilu serentak

h. Penanganan bencana

i.  Modernisasi Polri

j. Social engineering

• Penulis adalah Kalemdiklat Polri selaku Ketua Tim Transformasi Reformasi Birokrasi Polri