Dilibatkannya Korem 033/WP dalam Akselerasi PSN Memperburuk Situasi di Rempang

GEGAS.CO || PEKANBARU - Dilibatkannya Komando Resor Militer 033 Wira Pratama (Korem/033 WP) dalam akselarasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam  justru berpotensi memperburuk situasi Rempang.

Hal itu diungkapkan Ahlul Fadli, Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau dalam Siaran Pers yang diterima Gegas.co, Rabu (15/1/2025).

Baca Lainnya :

• 28 Finalis Didi Meimei Dibekali Budaya, Budi Pekerti dan Pariwisata0
• Polsek Tapung Gagalkan Peredaran 30 Paket Sabu0
• Somasi Tak Ditanggapi, Pimpinan PT Assa Dilaporkan ke Polresta Pekanbaru0
• HUT ke-52 PDIP, DPD Riau Santuni 70 Anak Yatim 0
• Cafe & Resto Adhyaksa Kejati Riau Diresmikan0

Disebutkannya, penolakan masyarakat adat dan tempatan Rempang terhadap PSN kembali mendapat tantangan dari BP Batam. 

Namun kali ini BP Batam malah meminta bantuan Korem/033 WP agar tetap dapat melanjutkan pembangunan PSN. 

"Langkah BP Batam ini berpotensi memperburuk situasi Rempang yang beberapa waktu lalu mengalami peristiwa kekerasan oleh preman PT Makmur Elok Graha (MEG) Selain menandai makin kuatnya pendekatan militeristis di Rempang, hal ini juga bertolak belakang dengan perintah Prabowo untuk mengevaluasi PSN," tegasnya.

Menurut Ahlul Fadli, pelibatan Korem dalam percepatan pembangunan PSN Rempang Eco-City menunjukkan rupa bagaimana negara terus menggunakan pendekatan militeristik dalam menjalankan kebijakan PSN. 

“Kami sangat menyayangkan tindakan BP Batam yang bersikeras melanjutkan pembangunan PSN Rempang Eco-City di tengah situasi Rempang yang masih tidak kondusif pasca peristiwa kekerasan oleh PT MEG Desember lalu. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSN ini dan meninggalkan pendekatan kekerasan dalam prosesnya agar tidak jatuh korban lagi,” ujar Ahlul.

Ahlul juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan pembangunan apapun termasuk PSN harus memenuhi prinsip free prior informed consent (FPIC) atau adanya persetujuan dari masyarakat terdampak. 

“Hingga sekarang, BP Batam masih tidak mau terbuka atas data penerima relokasi yang kami yakini tidak sesuai dengan data lapangan. Tidak hanya itu, BP Batam sampai sekarang juga tidak kunjung memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang mestinya ada sebelum proyek ini dijalankan,” kata Ahlul lagi.

Selain mengecam pelibatan Korem dalam melanjutkan PSN Rempang Eco-City, Ahlul juga mempertanyakan hubungan antara PT MEG dengan proyek ketahanan pangan yang akan dikerjakan BP Batam dan Korem. “Isu keterlibatan PT MEG dalam proyek ketahanan pangan oleh BP Batam dan Korem juga sangat mencurigakan. Apa peran dia dalam proyek tersebut? Jika untuk memenuhi kebutuhan pangan yang dapat mendukung program makan bergizi gratis, mengapa tidak bekerjasama dengan masyarakat Rempang saja yang sudah jelas-jelas memiliki hasil pertanian dan perkebunan selama bertahun-tahun? Mengapa justru dengan PT MEG?”

Ahlul juga mengingatkan BP Batam tentang pernyataan dari Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, terkait rencana evaluasi PSN oleh Prabowo Subianto. 

Meskipun belum diketahui pasti apakah hal ini benar-benar akan dilakukan oleh Prabowo, Ahlul mengingatkan bahwa PSN Rempang Eco-City harus menjadi salah satu PSN yang dievaluasi. 

“Prabowo Subianto harus mengevaluasi PSN Rempang Eco-City sebagai salah satu PSN yang tidak bermanfaat untuk masyarakat karena akan menghilangkan identitas serta sumber penghidupan ribuan masyarakat Rempang. Di sisi lain, penolakan dari masyarakat Rempang pun tidak akan berhenti hingga PSN ini dihentikan dan dicabut,” tutup Ahlul. * (rls/Denny W)