GEGAS || PEKANBARU – Dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran kebersihan di Kota Pekanbaru kembali memicu gelombang protes.
Aparat Penegak Hukum (APH) kini didesak untuk mengusut tuntas dugaan korupsi terkait sewa armada sampah dan tenaga *outsourcing* di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, yang menelan anggaran fantastis hingga Rp29,4 miliar hanya untuk masa kerja 7 bulan.
Desakan tersebut disuarakan oleh massa yang tergabung dalam Student Movement Riau (SMR) saat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DLHK Kota Pekanbaru, Jumat (3/7/2026) pagi.
Sambil membentangkan spanduk bertuliskan *"Hentikan Pemubaziran Anggaran, Riau Bukan Tempat Koruptor Beralasan"*, massa menuntut transparansi total dan audit menyeluruh atas penggunaan uang rakyat tersebut.
Koordinator Lapangan Aksi, Supriadi, menyatakan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan sangat tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Salah satu poin krusial yang mereka soroti adalah alokasi dana sebesar Rp12 miliar yang tertera dalam dokumen APBD 2026.
"Pertanyaan kami sederhana dan patut dijawab secara terbuka. Untuk armada seperti apa Rp12 miliar itu dialokasikan? Berapa unit dan apa spesifikasinya? Dasar perhitungannya apa sehingga mencapai angka miliaran?" tegas Supriadi saat berorasi.
Para mahasiswa menilai ada ironi besar yang terjadi di Pekanbaru. Di tengah anggaran puluhan miliar yang habis dalam hitungan bulan, tumpukan sampah justru masih terlihat di sejumlah titik strategis kota, termasuk di kawasan sekitar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska).
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.50 WIB ini berjalan dengan tertib dan kondusif. Setelah hampir satu jam menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa akhirnya ditemui Shanti Rahmayanti, S.T., Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Pekanbaru.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Shanti mengapresiasi aksi penyampaian pendapat yang berjalan konstitusional tersebut. Ia memastikan seluruh poin tuntutan akan langsung diteruskan kepada Kepala Dinas yang saat ini sedang bertugas di luar kota.
"Kami terima aspirasi ini. Segera kami laporkan kepada pimpinan untuk menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme," kata Shanti di hadapan massa.
Kontradiksi Klaim "Hemat" Pemko Pekanbaru
Kendati diterima dengan baik, pernyataan dari pihak DLHK belum mampu meredam skeptisisme publik. Isu ini menjadi bola liar karena sempat mencuat dalam aksi mahasiswa dua pekan sebelumnya.
Publik kini mempertanyakan kontradiksi antara anggaran jumbo di APBD 2026 dengan pernyataan resmi Wali Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu, yang mengklaim Pemko berhasil menghemat Rp12 miliar melalui skema kerja sama swasta dalam penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Massa SMR menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan transparansi penuh mengenai apakah dana Rp12 miliar tersebut merupakan pos anggaran baru atau pengalihan dari dana yang sempat diklaim "dihemat".
Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya resmi berakhir pada pukul 11.30 WIB. Massa membubarkan diri dengan tertib tanpa ada insiden. *