Aksi Demo Senin Lusa, Mahasiswa Desak Kejati Riau Usut Meranti

GEGAS.CO || PEKANBARU - Jika tak ada aral melintang, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Riau akan menggelar aksi damai pada Senin lusa (24/2/2025) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. 

Aksi ini bertujuan menuntut transparansi dalam pengusutan dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dugaan korupsi ini mencuat setelah BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer  terhadap laporan keuangan Pemkab Meranti untuk tahun anggaran 2022 dan 2023. Opini ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan keuangan dan potensi kerugian negara yang signifikan. Sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) diduga bermasalah, termasuk kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran yang tidak sesuai mekanisme.

Baca Lainnya :

• Kejati Riau Didesak Usut Dugaan Korupsi Proyek Swakelola PUPR Meranti0
• 2 Nelayan Meranti Hilang di Tengah Laut0
• Bupati Nonaktif Meranti Dituntut 9 Tahun Penjara0
• PHR Dituding Tak Berikan Kontribusi terhadap Daerah Riau0
• SPM Pepahat Bengkalis Juara I Turnamen Gasing0

Koordinator aksi, Tyo, menegaskan bahwa APAK Riau bersama ratusan mahasiswa dan organisasi pemuda akan turun ke jalan untuk mendesak Kejati Riau segera mengusut kasus ini secara transparan. 

Selain aksi di depan Kejati Riau, para demonstran juga akan menggelar aksi teatrikal di Bundaran Kantor Gubernur Riau sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi.

Dugaan praktek korupsi di Meranti semakin menjadi sorotan setelah mantan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, terjerat kasus suap dan pemotongan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). Ia diduga menerima suap Rp26,1 miliar dan menyuap auditor BPK sebesar Rp1,1 miliar demi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dugaan korupsi ini bukan lagi rahasia umum. Banyak terjadi suap-menyuap yang melibatkan elite daerah hingga media lokal. Kami menolak pembodohan publik yang terjadi di Meranti!” tegas Ketua Umum APAK Riau, Bobby Setiawan.

Para pengunjuk rasa juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengusut lebih dalam indikasi penyimpangan, termasuk pengelolaan pajak reklame yang tidak sesuai aturan, dana hibah tanpa dasar hukum, serta pengelolaan aset daerah yang amburadul.

Aksi damai ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, demi Riau yang bersih dari korupsi.* (Denny W)