GEGAS || PEKANBARU — Pernyataan kontroversial Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Harianto, yang menuding Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau berbuntut panjang.
Gelombang protes keras langsung pecah di jantung Kota Pekanbaru pada Rabu (24/6/2026) siang.
Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat (JMRB) mengamuk di jalanan, mengepung Kantor Gubernur Riau dan Bundaran Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman. Mereka mengutuk keras sikap kepala daerah yang dinilai mencari "kambing hitam" atas bobroknya tata kelola keuangan daerah.
Sejak merangsek masuk ke gerbang utama Kantor Gubernur sekitar pukul 15.15 WIB, massa langsung membentangkan spanduk raksasa bertuliskan kecaman menohok: "PLT GUBERNUR RIAU JANGAN KAMBING HITAMKAN PROGRAM BAPAK PRESIDEN".
Spanduk tersebut juga menampilkan ilustrasi wajah SF Harianto bersanding dengan gambar seekor kambing hitam yang dicoret silang merah, menegaskan penolakan keras rakyat terhadap narasi pemprov.
Koordinator Lapangan JMRB, Donys Paskualido Manalu, dalam orasinya menegaskan bahwa Program MBG adalah kebijakan strategis nasional yang murni demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
"Sangat tidak logis dan memalukan jika program prioritas Presiden disalahkan atas defisit anggaran di Riau. Akar masalahnya bukan di sana, melainkan pada ketidakmampuan Pemprov Riau dalam mengelola APBD, efektivitas belanja yang buruk, serta jebloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)!" teriak Donys di atas mimbar bebas, Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi yang memanas tersebut, JMRB melayangkan sembilan tuntutan mutlak. Mereka mendesak transparansi penuh terkait borok keuangan daerah, audit forensik tata kelola APBD, pemangkasan drastis belanja non-prioritas yang tidak berpihak pada rakyat, serta meminta DPRD Riau segera memanggil Plt Gubernur untuk mempertanggungjawabkan pernyataan fatal tersebut.
Massa sempat bergeser memblokade pintu samping di Jalan Cut Nyak Dhien sebelum akhirnya bersedia menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi.
Ironisnya, di tengah kepungan massa, Plt Gubernur Riau SF Harianto memilih tidak menampakkan batang hidungnya.
Aspirasi demonstran akhirnya diterima oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, yang langsung menyampaikan permohonan maaf atas absennya sang pimpinan daerah.
Menariknya, Helmi justru mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang demi meredam amarah massa.
Dia buru-buru meluruskan dan menegaskan bahwa defisit anggaran yang menjerat Provinsi Riau sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis.
"Persoalan defisit ini murni karena belum tercapainya target pendapatan dan penerimaan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBD, bukan karena program nasional tersebut," ujar Helmi mengklarifikasi, yang langsung disambut sorakan kemenangan oleh peserta aksi.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung ketat dan dikawal aparat ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada pukul 15.45 WIB.
Kendati situasi kembali kondusif, polemik ini menjadi tamparan keras bagi kepemimpinan SF Harianto dan menjadi sinyal kuat bahwa publik Riau tidak akan tinggal diam jika program strategis nasional dijadikan tameng atas kegagalan tata kelola fiskal daerah.**