GEGAS || JAKARTA —  Para pengunjukrasa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Riau  (Gemari) memggelar aksi damai di gerbang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto Ditindaklanjuti.

Aksi unjuk rasa Jilid IV di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026), ini dipicu ketidakjelasan status hukum hingga minimnya informasi resmi dari dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Dalam aksinya, massa menuntut transparansi dan kepastian hukum atas perkara yang telah disertai tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh lembaga antirasuah itu.

Koordinator Nasional GEMARI Jakarta, Kori Fatnawi, menegaskan publik berhak mengetahui secara jelas perkembangan penanganan kasus tersebut. Dia menilai langkah hukum berupa penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi SF Hariyanto, serta penyitaan uang rupiah, valuta asing dan sejumlah dokumen, seharusnya diikuti dengan penjelasan resmi kepada masyarakat.

Menurut Kori, hingga saat ini KPK belum menyampaikan informasi terbuka mengenai nilai barang bukti yang disita, kedudukan hukum SF Hariyanto, maupun tahapan proses penanganan perkara. Padahal, transparansi dan kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang harus dijaga oleh lembaga penegak hukum.

Ia juga menyinggung pemanggilan SF Hariyanto oleh KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta sorotan publik terhadap gaya hidup keluarga yang sempat mencuat. Namun, hasil pemeriksaan tersebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi sehingga menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Gemari Jakarta menegaskan aksi tersebut tidak bertujuan menghakimi pihak mana pun. Mereka hanya mendesak KPK agar menyampaikan penjelasan secara proporsional, terbuka dan sesuai kewenangan hukum yang dimiliki.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan bendera Merah Putih sebelum membubarkan diri secara damai. Gemari Jakarta menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara ini hingga KPK memberikan kejelasan hukum yang transparan dan akuntabel kepada publik.* (rls/Rindu)