GEGAS || PEKANBARU — Gelombang kritik terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Riau kembali mencuat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP UNRI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Senin (25/5/2026) siang.
Mereka mendesak pemerintah daerah menghentikan prioritas hibah kepada instansi vertikal dan lebih fokus membenahi infrastruktur publik yang dinilai semakin memprihatinkan.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Taufiq Hidayat itu berlangsung sejak pukul 14.10 WIB. Dengan membawa pengeras suara dan spanduk bertuliskan “Riau Kaya Rakyat Sengsara” serta “Rakyat Butuh Pemda Acuh”, mahasiswa menyampaikan sederet tuntutan terkait kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di Provinsi Riau.
Dalam orasinya, massa menyoroti alokasi anggaran lebih dari Rp100 miliar yang disebut kembali digelontorkan untuk sejumlah proyek instansi vertikal. Anggaran tersebut mencakup lanjutan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara senilai Rp70 miliar, pembangunan Rumah Sakit Tentara sebesar Rp33 miliar serta pembangunan rumah dinas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau senilai Rp9,8 miliar.
Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Di tengah banyaknya ruas jalan rusak di berbagai daerah dan tekanan ekonomi warga, pemerintah dinilai justru mengutamakan proyek yang tidak langsung menyentuh kepentingan publik secara luas.
“Kami datang hari ini bukan untuk membuat kericuhan, tetapi menyuarakan suara rakyat yang masih hidup dalam kesulitan,” kata Taufiq Hidayat, Koordinator Lapangan (Korlap) di hadapan massa aksi.
Mahasiswa juga menyinggung kondisi pekerja berpenghasilan rendah yang dinilai semakin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Mereka meminta pemerintah menjamin stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaan minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” di pasaran.
Tak hanya itu, massa turut mendesak audit menyeluruh terhadap izin penggunaan kawasan konservasi dan Hutan Tanam Industri (HTI), penindakan terhadap truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang merusak badan jalan, hingga tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Persoalan penertiban panglong arang di Kabupaten Kepulauan Meranti juga menjadi sorotan. Mahasiswa meminta pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyiapkan solusi nyata bagi masyarakat terdampak.
Massa aksi sempat memperingatkan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah.
“Kalau hari ini tidak ada jawaban dan tanggapan yang jelas, kami pastikan akan kembali dengan massa yang lebih banyak,” tegas orator lainnya.
Sekitar pukul 15.18 WIB, massa akhirnya diterima oleh Kasipam Aset Satpol PP Provinsi Riau, Herri Zanter. Dalam keterangannya di hadapan mahasiswa, ia menyebut seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Riau.
Namun, pihak pemerintah mengaku belum dapat menghadirkan pejabat yang berwenang untuk beraudiensi karena pimpinan sedang tidak berada di tempat.
Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti surat permohonan audiensi yang sebelumnya telah diajukan mahasiswa.
Aksi berakhir sekitar pukul 15.30 WIB. Massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. * (Denny W)