WALHI Prihatin, Pemerintah Tetap Melanjutkan PSN Rempang Eco-City

GEGAS.CO || PEKANBARU - Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City kendati beberapa waktu lalu dan hingga sekarang terjadi penolakan oleh warga setempat.

Hal ini menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, termasuk dari Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau. Dalam siaran pers yang diterima Gegas.co,  Kamis (25/7/2024), Boy menyarankan pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan investasi Rempang Eco-City. Karena sampai saat ini mayoritas warga Rempang tetap menolak untuk direlokasi. 

“Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup dan menjaga tanah adat leluhur mereka yang mereka tempati sejak dulu. Data yang kami himpun dan baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok dan Resistensi Masyarakat Rempang, hanya 20 persen masyarakat di lima kampung tua yang jadi prioritas pembangunan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, dan Belongkeng, Red) yang menerima relokasi. Sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing,” bebernya.

Baca Lainnya :

• INPEST Sarankan Pembangunan Rigid di Jalur Pekanbaru-Muara Lembu-Teluk Kuantan0
• Digugat mantan Kadis, Wako Dumai H Paisal Kalah di PTUN Pekanbaru0
• Razia THM, GRANAT Riau: Ditres Narkoba Polda Jangan Pilih Pilah0
• INPEST Monitoring dan Investigasi di Jalan Balai BPJN Riau0
• Diduga Perdata Tapi Dipaksa Pidana, Maneger PT SRP Tega Jebloskan 4 Sales dan 2 Supirnya ke Penjara0

Ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City, lanjut Boy, tidak hanya akan mengusir dan merampas hak masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut dan kebun. 

Apalagi hasil pertanian, peternakan, dan laut masyarakat selama ini juga telah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Kota Batam. 

“Pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan industri dan perdagangan, karena selama ini hasil pertanian dan laut masyarakat Rempang telah berkontribusi besar untuk kebutuhan pangan di Kota Batam. Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengurangi sumber pangan yang ada hingga menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang,” tutup Boy. * (Denny W)