Proyek Perawatan Halte Bus TMP Pekanbaru Dipertanyakan, Kejati Riau Diminta Usut Dugaan Penyimpangan

GEGAS.CO || PEKANBARU – Proyek perawatan halte bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru tengah menjadi sorotan publik. Dengan total anggaran Rp 1,17 miliar dari APBD Perubahan 2023, proyek ini terdiri dari 6 (enam) paket pekerjaan, masing-masing bernilai Rp 195 juta. Perawatan halte direncanakan mencakup Jalan Imam Munandar, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Soebrantas, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Hang Tuah, dan Jalan Kaharuddin Nasution serta mulai dikerjakan pada November 2023.  

Namun, hingga kini, progres pelaksanaan proyek tersebut masih menjadi tanda tanya. Kepala UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru, Sarwono, S.ST., memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait perkembangan proyek ini. Sikap diam dari pihak terkait justru semakin memicu kecurigaan masyarakat mengenai transparansi dan realisasi anggaran.  

Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Bob Riau resmi melaporkan dugaan penyimpangan proyek ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (6/2/2025).  

Baca Lainnya :

• Memasuki Usia ke-9, Hotel KHAS Pekanbaru Makin Bedelau0
• Dimeriahkan Tarian Tradisional, Ribuan Masyarakat Tionghoa Riau Hadiri Imlek Bersama0
• Pesta Kembang Api Semarakkan Malam Tahun Baru Imlek di Pekanbaru0
• Mhd Akhwan Terpilih sebagai Ketua PFI Pekanbaru Periode 2025-20280
• Satlantas Polresta Pekanbaru Permudah Perpanjangan SIM melalui Layanan SIM Keliling di CFD0

"Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakjelasan ini! Kami sudah melaporkan masalah ini ke Kejati Riau dan mendesak pihak berwenang segera mengusut dugaan penyelewengan anggaran proyek perawatan halte TMP," tegas Bob.  

Dia juga mempertanyakan mengapa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru belum mengambil langkah konkret untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut.  

Minimnya transparansi dalam proyek ini menimbulkan pertanyaan besar. Dengan anggaran yang cukup besar, publik berhak mengetahui ke mana aliran dana tersebut dan sejauh mana progres perawatan halte. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, pihak terkait seharusnya tidak enggan memberikan keterangan kepada media.  

Masyarakat Pekanbaru kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum. Akankah Kejati Riau segera bertindak mengusut dugaan penyimpangan ini, ataukah kasus ini akan berlalu tanpa kejelasan?  

Publik menanti transparansi dan akuntabilitas dari pihak terkait agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi ladang penyimpangan anggaran.* (rls/Denny W)