Miris, Riau Defisit Anggaran Rp1,3 T, Dana PI PHR Belum Masuk Juga

GEGAS.CO || PEKANBARU - Salah satu ''kado'' Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 yang diharapkan Provinsi Riau adalah adanya dana Participating Interest (PI) dari wlayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang jumlahnya diperkirakan hampir Rp800 miliar per tahun.  

Sayang, 2 tahun PHR beroperasi di Block Rokan, belum ada yang mengalir ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ditunjuk, yakni PT Riau Petrolium Rokan (RPR).

''Kesepakatan PI yang 10 persen sudah ditandatangani di notaris di Jakarta, antara PT PHR dengan BUMD PT RPR. Artinya itu untuk masyarakat Riau. Jumlahnya itu Rp800 miliar,'' kata Davitra,

Baca Lainnya :

• Disnaker Keluarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Pengurus PC FSPTI Pekanbaru Dibawah Kepemimpinan Banteng Pasaribu-Chandra Asyakhin0
• Tim Satnarkoba Polres Kampar Bekuk Pengedar Sabu0
• PHR Dituding Tak Berikan Kontribusi terhadap Daerah Riau0
• 23,61 Kg Sabu Barang Bukti Sitaan Jaringan Narkoba Internasional Dimusnahkan0
• Demo di Kejati, GMGK Pajang Spanduk Istri Gubernur Riau Diduga Monopoli Proyek Makan Minum0

Koordinator Lapangan (Korlap) DPD KNPI Riau kepada wartawan, usai  memimpin aksi unjukrasa di gerbang masuk Gedung DPRD Riau, Rabu (15/08/2023) siang.

Diingatkannya, tidak sesederhana minyak Riau ini diambil lalu ''PI'' selesai. Ada turunan turunan yang bisa bisa PHR lakukan sehingga menyejahterakan masyarakat Riau. 

''Itu lah tuntutan kami tadi. Kalau kita anggapi PI itu selesai, maka apa yang kita dapatkan, mereka sewa gedung saja (di Jakarta, Red) Rp328 miliar, kita cuma satu tahun masyarakat Riau dapatnya Rp800 miliar. Ini prilaku prilaku yang kami kami anggap, indikasi, menguruk minyak Riau untuk memperkaya mereka yang ada di PHR,'' tukasnya.

Ketika ditanya, berapa besar PI yang masuk ke BUMD ditunjuk lalu digunakan untuk kesejahteraan masyrakat Riau, Davitra memastikan belum ada sepersen pun.

''Kita pernah tanya kepada kawan kawan yang ada di DPRD Riau. Itu belum. Sehingga berpotensi, katanya, Rp1,3 T kita defisit anggaran pada tahun ini,'' tutupnya.

Terlepas soal itu, aksi DPD KNPI Riau ini merupakan yang kali keduanya. Sebelumnya, mereka juga menggelar aksi yang sama di gerbang Gedung Kejati Riau minta aparat penegak hukum itu mengusut tuntas dugaan korupsi tender di PHR. Salah satunya pembangunan tiang tiang listrik di operasional PT PHR. * (Denny W)