Ditemui Puluhan Rekanan Korban Tunda Bayar, Ketua DPRD Pekanbaru Segera Jadwalkan Hearing

GEGAS.CO || PEKANBARU - Puluhan rekanan atau pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Provinsi Riau, Senin pagi (6/1/2025), mendatangi kantor DPRD Pekanbaru.

Tujuan para rekanan ini tidak lain untuk memohon pihak DPRD Kota Pekanbaru untuk memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan Pemerintah Kota (Pemko) terkait persoalan tunda bayar proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Kedatangan Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Provinsi Riau, Edwin Syarif dan kawan kawan ini disambut langsung 

Baca Lainnya :

• Gabpeknas Minta DPRD Pekanbaru RDP tentang Tunda Bayar Proyek Pemko 0
• Tengku Azwendi Fajri Ajak Sinergi dalam Rapat Paripurna Memperingati HUT ke-67 Provinsi Riau0
• Ketua DPRD Pekanbaru Ajak Masyarakat Tingkatkan Imunisasi Polio Demi Kesehatan Anak yang Lebih Optimal0
• Segel Bak Sampah Pasar Pagi Arengka, GEMMPAR Desak Pemko Bayarkan Tunda Bayar Rekanan DLHK0
• Demo PMII di Gerbang Mapolda Riau Sempat Ricuh0

Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid.

Ketua DPRD Pekanbaru M Isa Lahamid mempersilahkan para rekanan untuk berdialog di ruang kerjanya.

Setelah mendengar aspirasi para rekanan yang merupakan korban tunda bayar proyek yang telah mereka kerjakan itu, politisi PKS ini berjanji segera menjadwalkan RDP atau hearing dengan Pemko c/q  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan OPD terkait lainnya.

M Isa Lahamid menyatakan menyambut baik dan menerima laporan dari masyarakat yang hari ini diwakili oleh Gabpeknas terkait masalah tunda bayar proyek. 

''InshaAllah kita di DPRD akan memproses sesuai dengan bidangnya. Apakan nanti (dibahas, Red) di Komisi II atau Komisi IV,'' tuturnya. 

Sementara Ketua Gabpeknas Provinsi Riau, Edwin Syarif berharap DPRD Kota Pekanbaru segera merespon apa yang menjadi aspirasi mereka hari ini.

''Karena setelah kita data dari group ada sekitar 50 rekanan atau badan usaha yang terkena tunda bayar. Dihitung hitung ada sekitar 150 kegiatan yang mengalami tunda bayar. Bahkan ada yang sejak tahun 2021,'' ungkapnya.

Erwin Syarif berterimakasih Ketua DPRD Kota Pekanbaru segera merespon aspirasi mereka. 

''Alhamdulillah, Ketua (DPRD Pekanbaru, Red) menyambut baik kita dan berjanji akan mengundang kita kembali untuk Rapat Dengar Pendapat dengan stakeholder atau OPD terkait,'' ucapnya.

Seperti diketahui, masalah  tunda bayar proyek proyek di lingkungan Pemko Pekanbaru ini disampaikan Penjabat (Pj) Roni Rakhmat dalam konferensi pers akhir tahun.

Saat itu dia menyebut jumlah tunda bayar kegiatan tahun 2024 mencapai Rp400 miliar. 

Adapun tunda bayar ini merupakan kegiatan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. * (Denny W)