GEGAS.CO || PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau merilis temuan investigasi terbaru yang mengungkap kegagalan implementasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di sektor korporasi kehutanan Provinsi Riau.
Laporan berjudul "Komitmen Semu FOLU Net Sink 2030 di Sektor Korporasi Kehutanan Riau" menyoroti tiga masalah utama: konflik tenurial yang belum terselesaikan, ketidakakuratan data dokumen perencanaan, dan pelanggaran lingkungan hidup yang masih berlangsung.
Dalam diskusi publik yang digelar Sabtu (2/8/2024), WALHI Riau memaparkan hasil investigasi di lima konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), yakni PT Ruas Utama Jaya (RUJ), PT Suntara Gajapati (SGP), PT Sumatera Riang Lestari (SRL), PT National Sago Prima (NSP) dan eks-konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL).
Ketimpangan Data dan Fakta Lapangan
Rezki Andika, Staf Kajian WALHI Riau, mengungkapkan ketidaksesuaian antara dokumen Rencana Kerja (Renja) FOLU dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu contohnya adalah klaim PT NSP yang menyatakan memiliki 1.449,73 hektar lahan gambut untuk pencegahan deforestasi (RO2), namun investigasi hanya menemukan 275 hektar hutan alam.
"Ada juga kasus di PT SRL yang dalam dokumen disebut sebagai lahan tidak produktif, padahal wilayah tersebut telah dikelola sejak 2009," kata Rezki.
Selain itu, WALHI menemukan konflik lahan di tiga perusahaan, termasuk sengketa 17,8 ribu hektar antara PT RUJ dengan warga Desa Basilam Baru. Pelanggaran lingkungan seperti kerusakan ekosistem gambut juga masih terjadi, termasuk aktivitas PT NSP yang bertentangan dengan Rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).
Pemerintah Dinilai Tak Serius
Riko Kurniawan, Direktur Paradigma, menyatakan bahwa meski Indonesia termasuk tiga besar negara penyumbang emisi karbon dari sektor hutan dan lahan, implementasi FOLU Net Sink di Riau dinilai tidak ambisius.
"Sudah 20 tahun terjadi pelanggaran lingkungan, alih fungsi hutan menjadi sawit, dan mangrove berubah jadi tambak. Namun, tim FOLU Net Sink Riau belum bekerja maksimal. Isu iklim hanya jadi gimik," kritik Riko.
Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Kebun dan Hutan WALHI Nasional, menambahkan bahwa negara sering mengabaikan hak masyarakat adat. "Hutan dilihat sebagai sumber investasi, bukan kehidupan. Padahal, keberlanjutan ekologis harus jadi prioritas," ujarnya.
WALHI Riau mendesak Presiden Joko Widodo untuk memastikan komitmen FOLU Net Sink 2030 dijalankan secara serius, bukan sekadar wacana. Mereka juga meminta kementerian terkait melakukan pengawasan ketat terhadap rencana kerja di tingkat provinsi.
Diskusi ini mendapat respons beragam dari peserta, termasuk pertanyaan tentang kemungkinan tercapainya target FOLU Net Sink 2030 di tengah kondisi yang memprihatinkan. Rekaman diskusi lengkap dapat diakses di kanal YouTube WALHI Riau, sementara laporan investigasi tersedia di situs resmi mereka.*(Denny W)