GEGAS.CO || PEKANBARU — Puluhan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia sekaligus penutupan rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP).

Aksi bertajuk “16 HAKTP: Hentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM”berlangsung damai di Tugu Perjuangan, tepat di depan kediaman Gubernur Riau, Kamis sore (11/12/2025). 

Dalam orasinya, para peserta aksi mendesak negara untuk segera menghentikan berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM, menjamin ruang hidup yang aman serta mewujudkan lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh rakyat.

“Negara yang absen, korporasi yang rakus, dan budaya patriarki yang masih kuat telah melahirkan relasi kuasa timpang. Perempuan dan masyarakat adat terus dibungkam ketika mempertahankan ruang hidupnya,” tegas Kunni Masrohanti, Dewan Daerah WALHI Riau.

Sri Depi Surya Azizah, Staf Kampanye WALHI Riau, menekankan bahwa penghormatan HAM harus mencakup perlindungan terhadap tubuh, ruang hidup, dan lingkungan yang sehat. Ia menilai kerusakan ekologis di Riau merupakan wajah lain dari kekerasan terhadap perempuan.

“Ketika hutan ditebang, gambut dibakar, tanah dirampas untuk perkebunan monokultur, yang paling terdampak adalah perempuan: kehilangan air bersih, pangan, ruang aman, hingga masa depan anak-anaknya. Namun ketika perempuan bersuara, mereka justru dihadiahi intimidasi hingga kriminalisasi,” tukasnya.

Dari kalangan orang muda, Sabila Dwi Purnama dari Wanapalhi USTI menegaskan bahwa patriarki masih menjadi tantangan besar dalam perjuangan keadilan gender.

“Budaya patriarki membatasi ruang gerak perempuan sekaligus merugikan laki-laki dengan mengekang ekspresi emosional dan peran sosialnya. Keadilan gender adalah isu kemanusiaan dan fondasi penegakan HAM. Tidak akan pernah ada keadilan ekologis tanpa keadilan gender,” tukasnya.

Dalam aksi itu, para peserta aksi menyampaikan aspirasi melalui orasi, teatrikal, poster hingga payung bertuliskan “Pulihkan”.

Para peserta menegaskan bahwa perjuangan HAM, keadilan gender, dan keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan. Negara diminta hadir, bertindak tegas dan memastikan ruang hidup yang berkeadilan bagi seluruh warga.

Salah satu penampilan yang mencuri perhatian datang dari, yang melakukan teatrikal dengan pakaian adat Melayu dan mulut ditutup lakban hitam. Aksi simbolik itu menggambarkan upaya sistematis negara dan korporasi yang dinilai membungkam suara rakyat, khususnya perempuan dan masyarakat adat.

Aksi ini juga menjadi ruang solidaritas bagi korban bencana ekologis di Sumatera melalui penggalangan dana bertajuk “Pulihkan Sumatera”. 

Para peserta menyoroti kondisi Riau yang semakin rentan terhadap banjir, longsor, dan kebakaran hutan-lahan. Berdasarkan analisis spasial WALHI Riau, mayoritas wilayah rawan banjir berada di empat Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang hutannya telah banyak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI).* (rls/Azfa M)