GEGAS.CO || PEKANBARU - Sedikitnya 6.000-an warga masyarakat yang berada di kawasan Teman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menggeruduk kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (21/7/2025).
Aksi demonstrasi ini merupakan kali yang kedua. Tuntutan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) tidak lain mereka menolak untuk relokasi mandiri, yang awalnya diberikan tenggat waktu sampai 22 Agustus 2025 nanti.
Setelah berorasi di gerbang kantor Gubernur, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempersilahkan 18 orang perwakilan masyarakat untuk berdialog mencari solusi terbaik.
Hadir dalam pertemuan itu, Gubernur Riau diwakili Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Syahrial Abdi, Bupati Pelalawan Zukri Msiran dan perwakilan Polda dan Korem 031/Wirabima.
Usai pertemuan itu, Wandri Saputra Simbolon, Koordinator Umum AMMP sekaligus juru bicara masyarakat TNTN kembali menegaskan, mereka tetap menolak tegas rencana relokasi mandiri yang dijadwalkan pemerintah pada 22 Agustus 2025.
''Tuntutan utama kami tidsak lain hak hidup masyarakat diakui tanpa pemindahan atau relokasi,'' tukasnya.
Namun, warga masyarakat TNTN tidak menolak kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk pendataan ulang.
''Warga bersedia mengikuti proses pendataan ulang asalkan menggunakan surat resmi berkop Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kami mau didata, tetapi harus transparan. Suratnya harus jelas dan dikawal pemangku kebijakan," tegas Wandri.
Pendataan ini menjadi langkah kritis setelah Bupati Pelalawan, Zukri Misran, berjanji mengajukan penundaan relokasi hingga solusi adil ditemukan.
"Tidak akan ada relokasi sebelum ada keputusan final. Kami prioritaskan pendataan untuk memetakan kebutuhan warga," kata Zukri di hadapan massa yang disambut aplaus dari mereka.
Pemerintah Provinsi Riau, melalui Kepala Dinas Perkebunan Syahrial Abdi, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga dalam waktu satu bulan.
"Kami rekam semua masukan. Gubernur akan memutuskan kebijakan yang adil," kata Syahrial.
Sementara itu, Satgas PKH sebagai pelaksana relokasi diminta untuk tidak menggunakan senjata api saat beroperasi di permukiman warga.
Aksi hari ini diikuti sekitar 6.800 warga dari total puluhan ribu terdampak.
Massa membubarkan diri setelah mendapat janji solusi, tetapi menegaskan kesiapan "bertahan hingga mati di tanah sendiri" jika pemerintah bersikeras pada relokasi.
Wandri menekankan bahwa aksi ini murni dari rakyat kecil: "Tidak ada cukong di belakang kami. Kami hanya ingin hidup layak di tanah kami". * (Denny W)