GEGAS.CO || PEKANBARU – Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komda LP-KPK) Riau bersilaturahmi sekaligus diskusi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Jumat pagi (4/7/2025).
Pertemuan ini difokuskan untuk mengonfirmasi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 500.10.19/DESDM.03/2378 Tahun 2025 tentang Pembangunan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Instalasi Listrik yang Aman.
Kunjungan Ketua Komda LP-KPK Riau, Thabrani Al-Indragiri ini bertujuan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pengelolaan energi berkelanjutan.
"Kami berkomitmen mematuhi setiap regulasi yang berlaku, termasuk SE Gubernur ini, sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola energi yang aman dan transparan," ujarnya.
Poin-Poin Krusial dalam Diskusi
Dalam pertemuan dengan Inspektur Ketenagalistrikan Dinas ESDM Riau, M. Zainal, LP-KPK Riau menyampaikan beberapa kendala teknis dalam implementasi surat edaran tersebut, meliputi:
1. Interpretasi Teknis: Perlunya kejelasan makna dari beberapa butir edaran untuk menghindari kesalahan implementasi.
2. Mekanisme Pelaporan: Bentuk, format, dan frekuensi laporan yang wajib disampaikan kepada pemerintah provinsi.
3. Prosedur dan Timeline : Jadwal pelaksanaan serta tahapan teknis yang harus dipatuhi oleh para pemangku kepentingan.
Thabrani menegaskan, LP-KPK Riau berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku, termasuk:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, serta
- Regulasi teknis terkait ketenagalistrikan.
"Kami membutuhkan penjelasan resmi untuk memastikan pelaksanaan di lapangan tepat sasaran dan selaras dengan kebijakan Pemprov Riau," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, LP-KPK Riau memohon:
? Penjelasan resmi dari Dinas ESDM terkait implementasi SE Gubernur.
? Dokumen pendukung, seperti pedoman teknis, formulir pelaporan, atau panduan lainnya.
? Kepastian jadwal dan kewajiban pelaporan agar tidak terjadi miss communication dalam pelaksanaannya.
Pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat pemahaman bersama dan memastikan kebijakan energi Riau berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. * (rls/Fadly)