GEGAS.CO || PEKANBARU – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) merubuhkan pagar Kantor Gubernur Riau saat menggelar unjuk rasa di Gerbang Kantor Gubernur, Kamis (14/8/2025).
Aksi tersebut sempat memicu kericuhan hingga menyebabkan pagar sisi kiri hancur.
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain terkait transparansi dana beasiswa, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pembangunan pengadilan militer, serta perbaikan infrastruktur. Aksi ini diawasi ketat oleh aparat kepolisian.
Koordinator aksi, Ego Prayogo, menegaskan penolakan mahasiswa terhadap rencana pembangunan pengadilan militer di lingkungan kampus Unri. Mereka meminta Gubernur Riau berkomitmen memindahkan lokasi pembangunan tersebut.
"Kami meminta komitmen Pak Gubernur untuk merelokasi pengadilan militer. Kami tidak ingin ada aktivitas militer di lingkungan kampus," tegas Ego.
Lima Tuntutan Mahasiswa
- Relokasi Pengadilan Militer dan BIN – Meminta Gubernur Riau membatalkan pembangunan pengadilan militer dan Badan Intelijen Negara (BIN) di kawasan kampus Unri.
- Penegakan Perda Karhutla – Menuntut implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 tentang pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pascakebakaran hutan dan lahan di Riau.
- Perbaikan Infrastruktur – Mendesak perbaikan jalan rusak di seluruh wilayah Provinsi Riau.
- Transparansi Anggaran dan Beasiswa – Meminta keterbukaan informasi mengenai anggaran daerah dan penyaluran beasiswa Pemprov Riau.
- Penyelesaian Konflik Agraria – Menuntut penyelesaian sengketa lahan, termasuk perselisihan masyarakat adat di Riau.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang menemui massa aksi, menyatakan bahwa pengumuman beasiswa Pemprov Riau telah selesai dan segera dikirim ke perguruan tinggi.
"Pengumuman beasiswa sudah dibuat dan akan segera disalurkan ke kampus-kampus. Seharusnya dibuka awal bulan, tetapi ada kendala teknis," ujarnya.
Sementara terkait pengadilan militer, Abdul Wahid mengaku belum mendapat informasi jelas karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Ini wewenang pusat, saya tidak bisa menjelaskan detail. Nanti akan saya koordinasikan dengan rektor, pungkasnya.
Aksi berakhir setelah dialog, namun mahasiswa mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. * (Fadly)