GEGAS.CO || PEKANBARU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding telah menjadi alat politik. Sehingga massa demonstran di Tugu Perjuangan, Jalan Diponegoro Pekanbaru mengancam akan melakukan gerakan Riau Merdeka.
Desakan itu disampaikan puluhan demonstran yang tergabung dalam
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Riau (Amuk KPK), Jumat siang (7/11/2025).
"KPK ini unprosedural dalam menetapkan tersangka. Jangan lah menjadi alat politik. Hentikan kriminalisasi terhadap Riau," tukas
Bambang Susilo Warman, Koordinator Lapangan (Korlap) Amuk KPK.
Dalam orasinya, massa aksi menuntut bersihkan lembaga anti-rasuah dari oknum tidak kompeten, tegakkan Justice for Riau serta bebaskan Gubernur Riau Abdul Wahid.
Orasi berlangsung keras namun tetap tertib. Sejumlah orator menyebut operasi penangkapan KPK terhadap Gubernur Riau sebagai “Operasi Tipu-Tipu”, bukan operasi tangkap tangan (OTT). Mereka menilai Gubernur Riau dikriminalisasi tanpa bukti kuat.
“Kami siap membela Gubernur kami yang dizalimi. KPK jangan jadi alat politik!” teriak salah satu orator di tengah kerumunan.
Dalam pernyataannya, massa juga mendesak transparansi dari KPK atas proses hukum yang menjerat orang nomor satu di Riau itu. Mereka menuding lembaga anti-rasuah menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan pemimpin daerah melalui permainan politik.
Lebih jauh, dalam orasi yang memancing perhatian publik, para demonstran bahkan menyebut kemungkinan akan menyerukan “Riau Merdeka”jika praktik kriminalisasi dan politik kotor terus terjadi.
“Kami menduga KPK telah menyimpang dari semangat reformasi. Jika hukum tidak lagi adil, kami akan lawan dengan suara rakyat Riau,” teriak korlap aksi.
Selain memprotes proses hukum, massa juga menantang KPK untuk mengaudit pengelolaan sumber daya alam di Pertamina Hulu Rokan, yang mereka nilai sarat kepentingan dan tidak transparan.
Aksi damai ini berlangsung hingga pukul 15.24 WIB dan berjalan aman serta kondusif, meski penuh muatan politik dan kritik tajam terhadap lembaga anti-rasuah.
Gelombang kritik terhadap KPK di Riau semakin meluas pasca penetapan Gubernur Riau sebagai tersangka korupsi. Publik kini menantikan bagaimana KPK merespons tudingan bahwa lembaga yang dulu menjadi simbol keadilan itu telah berubah menjadi alat kekuasaan.
Selain berorasi secara bergantian, massa membentangkan spanduk, dan poster dengan berbagai tulisan seperti “Pulangkan Gubernur Riau”, “Stop Kriminalisasi”, "Save KPK dari Kepentingan” hingga sindiran keras bertuliskan “Agak Lain KPK di Riau”.
Aksi yang berjalan aman dan lancar ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. * (Denny W)