GEGAS.CO || PEKANBARU - Program kerja sama operasional (KSO) kebun sawit di Riau menuai polemik. Warga tempatan merasa terpinggirkan akibat rumitnya regulasi dan keputusan sepihak PT Agrinas Palma Nusantara.
Kekisruhan ini membuat Aliansi Pejuang Tanah Melayu Riau (APTMR) prihatin dan meminta Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan. “Presiden harus tahu apa yang terjadi. Jika dibiarkan, konflik bisa meluas antara masyarakat tempatan dan penerima KSO dari luar daerah,” tegas Alexander atau akrab disapa Alex Cowboy, Ketua Umum APTMR kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Ditambahkannya, masyarakat menilai program yang semula digagas untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil kini justru berubah menjadi sumber konflik. Sejumlah warga tempatan mengaku tersisih karena ketentuan KSO yang dinilai tidak berpihak, bahkan semakin rumit.
Awalnya, terdapat 17 syarat bagi pihak yang ingin bermitra dalam KSO. Namun kini, jumlahnya membengkak menjadi 46 hingga 47 persyaratan. Akibat perubahan ini, banyak masyarakat gagal memenuhi kriteria dan kehilangan kesempatan untuk mengelola kebun yang sudah mereka garap puluhan tahun.
“Dulu katanya untuk rakyat kecil, tapi kenyataannya yang dapat justru orang luar daerah, bahkan dari luar pulau. Kami di kampung sendiri hanya jadi penonton,” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga mempertanyakan peran PT Agrinas Palma Nusantara selaku pelaksana program. Mereka menilai perusahaan tidak transparan dan terlalu sentralistik dalam mengambil keputusan.
Semua penentuan mitra KSO kini dikendalikan dari kantor pusat, sementara perwakilan Agrinas di daerah yang lebih memahami kondisi lapangan tidak dilibatkan secara proporsional.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program yang digagas untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto," kata Alex.
Menurut dia, seharusnya keputusan mengenai siapa yang layak menjadi mitra KSO ditentukan oleh perwakilan Agrinas di daerah, bukan kantor pusat. “Yang tahu kondisi lapangan itu daerah, bukan pusat. Tapi kenyataannya semua keputusan ditarik ke Jakarta,” ujarnya.
Alex juga mengingatkan agar pemerintah bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan dalam proyek strategis ini. “Kalau yang bermasalah ekor atau badannya, potong kepalanya! Jangan biarkan rakyat jadi korban lagi,” ujarnya menegaskan.
Dia menambahkan, sudah banyak warga yang dirugikan, baik secara materi maupun fisik, akibat benturan di lapangan. Karena itu, APTMR bersama berbagai elemen masyarakat akan terus menyuarakan persoalan ini hingga sampai ke telinga Presiden.
Program KSO sawit sejatinya dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong pemerataan hasil perkebunan. Namun, tanpa transparansi dan pengawasan ketat, kebijakan ini justru berpotensi menjauh dari tujuan awalnya. * (Denny W)