GEGAS.CO || PEKANBARU — Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Riau 2025 dinilai cacat sistemik setelah memicu keluhan dan kebingungan masyarakat.
Banyak orang tua mengeluh sulitnya mendaftarkan anak ke sekolah negeri, sementara panitia PPDB Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dianggap tidak menunjukkan itikad baik dalam menjamin keadilan akses pendidikan.
Merespons hal ini, empat organisasi pers bersama sejumlah LSM dan ormas akan menggelar aksi damai di Kantor Gubernur dan DPRD Riau, Kamis lusa (3/7/2025). Aksi ini bertujuan menuntut transparansi dan perbaikan sistem PPDB yang diduga bermasalah.
*Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Kecurangan Terstruktur*
Dalam rapat koordinasi Senin (30/6/2025), Aliansi Media Indonesia (AMI), Forum Wartawan Pendidikan (FORWADIK) Riau, Solidaritas Pers Indonesia (SPI), dan Forum Pers Independen Indonesia (FPII) bersama LSM Berantas, Bara Api, dan Fortaran sepakat mendesak investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB 2025.
Ismail Sarlata, Ketua Umum AMI sekaligus Koordinator Lapangan Aksi, menyatakan bahwa panitia PPDB Disdik Riau tidak mampu memberikan jawaban memadai atas berbagai ketidaksesuaian sistem.
"Kami menemukan inkonsistensi antara sistem online, kinerja operator, dan fungsi ganda pos pengaduan di sekolah versus posko PPDB Disdik. Dugaan kecurangan terstruktur sangat kuat," tegasnya.
*Janji Pendidikan Gubernur Riau Dinilai "Omdo"*
Aksi ini juga menyoroti kegagalan Pemerintah Provinsi Riau memenuhi janji kampanye Gubernur Abdul Wahid tentang prioritas pendidikan.
Menurut Ismail, Gubernur dinilai abai dan lebih sibuk dengan agenda lain ketimbang memperbaiki mutu pendidikan.
"Kami akan buktikan bahwa PPDB 2025 penuh kecurangan yang merugikan peserta didik dan orang tua. Disdik Riau harus bertanggung jawab!";tegasnya.
*Desakan Perombakan Pejabat Disdik & Partisipasi Masyarakat**
Koalisi ini mendesak Gubernur segera mengevaluasi pejabat Disdik Riau yang dinilai tidak kompeten dan tidak berintegritas. Mereka juga mengajak masyarakat terdampak untuk bergabung dalam aksi.
"Pendidikan adalah hak konstitusional rakyat. Jika sistemnya bobrok, kami akan terus berjuang hingga ada keadilan,"* tandas Ismail.
Aksi ini rencananya akan diikuti sekitar 400 orang, termasuk orang tua siswa yang gagal mendaftar karena alasan tidak jelas. * (rls/Denny W)