GEGAS.CO || PEKANBARU - Aktivis yang tergabung dalam Transparansi Pemuda dan Mahasiswa Riau (TPMR) mengancam akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.

Di kantor anti rasuah itu, massa TPMR mendesak penyidik KPK untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran di BUMN, PT Pertamina Hulu Rokan (HPR).

''Sebelum hari pencoblosan Pemilu ini, kita akan melakukan aksi di kantor KPK, Bang,'' kata Indra Hidayat, Ketua Umum TPMR dalam siaran pers yang diterima Gegas.co, Sabtu (3/2/2024).

Dibeberkannya, berdasarkan temuan dari Tim Investigasi TMPR, telah terjadi dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam jasa pengadaan proyek di BUMN yang bergerak di sektor minyak bumi ini.

''Praktek KKN itu di antaranya adanya indikasi penyimpangan lelang dan pengaturan proyek dengan penguncian spek yang dilakukan oleh oknum PHR, berinisial  AS,''ungkapnya.

Ditambahkan Renold Budiman, Sekjen TPMR, sejatinya setiap proses pengerjaan proyek  di berbagai BUMN atau BUMD selalu dilaksanakan oleh manajemen perusahaan bersangkutan. 

''Tetapi dalam pelaksanaannya, justru oknum-oknum di dalam perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga sendiri yang bermain dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan proses kegiatan,'' ucapnya.

Sehingga, lanjutnya, pembayaran kontrak dari tahun 2021 sampai sekarang banyak yang belum tuntas dibayarkan. Beberapa  kontraktor dan rekanan mengeluhkan hal ini.

''Terkesan tidak prafesionalisme sekelas PT. PHR dalam mengelola anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap rekanan,'' tukasnya.

Oleh sebab itu, pihak TMPR menuntut KPK untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap proyek di lingkungan PHR,

Kedua, mendesak KPK RI memeriksa dan mengaudit semua pimpinan manajemen PT. PHR, serta

Ketiga, mengaudit semua kegiatan-kegiatan lelang yang ada di PT. PHR agar terungkap penyimpangan anggaran yang sebenarnya. * (rls/Denny)