Tokoh Marhaenisme Indonesia Tuding Oknum Aktivis 98 Pengkhianat Reformasi

Keterangan Gambar : Tokoh Marhaenisme Indonesia dan juga tokoh Masyarakat Karo, Barata Sembiring Brahmana (tengah).
GEGAS.CO || PEKANBARU - Beberapa aktivis 98 yang kini menduduki penting di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesungguhnya merupakan pengkhianat reformasi.
Tudingan itu disampaikan tokoh Marhaenisme Indonesia, Barata Sembiring Brahmana dalam diskusi dan dialog peluncuran film dokumenter berjudul "Dirty Vote" di Inter Coffee, Komplek Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Padang Bulan, Medan, Minggu (3/3/2024).
Baca Lainnya :
- Kapolda Riau Perintahkan Kapolresta Tutup THM Selama Bulan Ramadan0
- Dokter Korban Kekerasan Fisik dan Verbal Memohon Polda Riau Tindaklanjuti Pengaduannya0
- Masyarakat Adat Berharap Pj Gubri Selesaikan Konflik Agraria0
- Sahabat Bang Ara, Sahat M.P Sinurat Taja Edukasi Stunting dan Ibu Hamil0
- Torehkan Prestasi, Polda Sumsel Kirim 10 Peserta Test SIPSS 2024 ke Seleksi Akpol0
Selain menghadirkan pembicara, antara lain Dandhy Dwi Laksono (sutradara film Dirty Vote), Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara) dan tentunya Barata Brahmana (aktor dan juga tokoh Masyarakat Karo).
Di hadapan ratusan mahasiswa USU, Brahmana Sembiring mengungkapkan tujuan reformasi itu adalah untuk membawa sebuah misi perubahan Indonesia dari Orde Baru yang sangat otoriter dan pemerintahan yang korup di bawah rezim Presiden Soeharto.
Mirisnya, ketika rezim Presiden Soeharto tumbang, gerakan reformasi, terutama di bidang demokrasi yang diharapkan membawa kesejahteraan bangsa Indonesia, ternyata tidak seperti yang diharapkan.
Kenyataannya, belakangan situasi politik justru semakin jauh melenceng dari cita-cita reformasi itu sendiri. Ini ditandai dengan semakin menguatnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
“Yang berkuasa sekarang ini adalah mahasiswa mahasiswa yang memperjuangkan Reformasi di tahun 1998. Tetapi kini justru mereka lah yang mengkhianati reformasi. Mereka lupa cita-cita reformasi dan hanya mau ambil bagian dari Istana,” tukasnya.
Barata menambahkan, cita-cita reformasi yang membawa Indonesia terhindar dari praktek KKN merupakan hal yang paling ideal untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sangat maju.
Ironisnya, faktanya, belakangan ini praktek korupsi malah tidak lagi dianggap tabu bagi masyarakat. Rasa malu di kalangan elite dan penguasa sudah lenyap. Buktinya praktek korupsi sudah berlangsung secara massif.
“Saya kira ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah, Red) bagi kalangan mahasiswa saat ini. Apakah akan membiarkan hal ini terus terjadi atau mendorong sebuah gerakan untuk menghentikan semua bentuk-bentuk KKN yang dilakukan oleh para penguasa,” pungkasnya di hadapan Guru Besar USU Prof Dr Ningrum Sirait, Prof Dr Nurlisa Ginting dan beberapa akademisi lainnya tersebut.
Sementara itu, Feri Amsari menuturkan fllm ini menjadi salah satu bagian dari upaya mereka untuk menunjukkan bahwa pesta demokrasi, seperti Pemilu 2024 menjadi agenda politik yang sangat massif terjadinya kecuranga oleh penguasa.
Jika pada pemerintahan Orde Baru, pentas Demokrasi Rakyat didominasi praktek korupsi, kini di Pemilu 2024 selain praktek KKN, juga ditandai dengan penguasaan negara oleh dinasti.
Ironisnya, hal ini sudah terencana dan didesain secara sangat terstruktur dan massif oleh penguasa sekarang. Jadi perencanaan kecurangan untuk memuluskan dinasti itu dilakukan dengan desain menggunakan kekuatan dari kekuasaan.
"Kami tidak pada posisi ingin memihak pihak mana pun dalam pemilu 2024, namun kami lebih pada memberi kesadaran mengenai kecurangan yang terjadi. Sehingga kita bisa tergerak untuk melakukan koreksi,” kata Pakar Tata Negara USU ini. * (Denny W)
