GEGAS || PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 sebagai langkah strategis menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem akibat potensi fenomena El Nino.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026), menegaskan pentingnya kolaborasi terpadu dalam menekan risiko kebakaran yang kerap berulang setiap tahun.
Rakor dipimpin Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan dan dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama unsur Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga perwakilan dunia usaha.
Forum ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan hingga penanganan darurat.
Pemprov Riau Gelar Rakor Karhutla 2026 Antisipasi El Nino menjadi fokus utama dalam agenda ini. Plt Gubernur Riau menegaskan bahwa langkah preventif harus menjadi prioritas, termasuk penguatan sistem deteksi dini, kesiapan sarana pemadaman serta sinergi kebijakan antar lembaga. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi kuat menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan berjalan optimal,” kata SF Hariyanto.
Pemprov Riau sendiri telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.
Dari 12 kabupaten/kota, sebanyak 10 daerah telah menetapkan status serupa, sementara dua lainnya masih dalam proses. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi prediksi musim kemarau yang lebih panjang dan kering.
Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun 2026 berpotensi mengalami penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara serta lonjakan titik panas di sejumlah wilayah. Kondisi ini diperparah dengan potensi super El Nino yang pernah terjadi pada 1997 dan 2015, yang berdampak luas hingga lintas negara.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Riau telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dukungan operasi udara hingga modifikasi cuaca.
Langkah ini diperkuat dengan kesiapsiagaan personel, logistik, serta penguatan posko siaga oleh BPBD.
Kapolda Riau dalam arahannya menegaskan pentingnya pendekatan preventif berbasis edukasi dan kesadaran masyarakat.
Selama hampir satu tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sosialisasi di puluhan kampus dan sekolah, serta menggalakkan program penanaman pohon melalui gerakan Green Policing.
Namun demikian, dia menilai upaya tersebut perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan.
Sejumlah langkah konkret disiapkan, antara lain optimalisasi embung air, pemasangan CCTV pemantauan hotspot, patroli intensif di wilayah rawan hingga penguatan penegakan hukum.
“Kita harus memastikan kesiapan menyeluruh, tidak hanya saat terjadi kebakaran, tetapi sejak tahap pencegahan,” tegasnya.
Rakor juga diisi dengan berbagai paparan teknis, termasuk dari BPBD terkait kesiapsiagaan lapangan serta Bupati Siak mengenai upaya restorasi gambut sebagai solusi jangka panjang. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam penanggulangan karhutla secara terpadu.
Melalui rakor ini, Pemprov Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026, sekaligus memastikan respons cepat dan terkoordinasi guna mencegah terulangnya bencana kabut asap yang berdampak luas bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. * (Denny W)