Seribuan Aktivis LSM Riau Bersatu Desak APH Usut Dugaan Jual Beli Kursi PPDB

GEGAS.CO || PEKANBARU - Seribuan aktivis LSM Riau Bersatu dan perwakilan Presiden Mahasiswa (Presma) pelbagai Perguruan Tinggi (PT) di PEkanbaru, menggelar aksi unjukrasa damai di gerbang kantor Dinas Pendidikan (Disdik) dan gerbang samping Utara kantor Gubernur Riau, Selasa (24/9/2024).

Dalam orasinya, Koordinator Umum (Kordum) LSM Riau Bersatu, Indra meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar dugaan korups di Disdik Riau. Salah satunya dugaan kecuragaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025.

''Kami minta secara tegas kepada Bapak Kapolda dan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau agar mengusut secara tuntas PPDB Tahun 2024-2025 sesuai dengan Penandatanganan Integritas yang dilaksanakan di Gedung Srindit Gubernuran Riau.

Baca Lainnya :

• Muflihun-Ade Hartati Rahmat Nomor Urutan 1 Wako Pekanbaru, Pendukung Teriakkan Kemenangan0
• Benteng Putri Hijau, Deli Tua, Bukti Kejayaan Kerajaan Haru1
• Lagi, Ditlantas Polda Riau Edukasi Pengendara tentang Kamseltibcarlantas0
• Atlet Sambo Riau Raih 2 Medali Perunggu PON Aceh Sumut0
• Perkumpulan Umat Kristen Dukung Muflihun-Ade Hartati di Pilwako Pekanbaru0

Pihak LSM Riau Bersatu mensinyalir PPDB tahun ini tidak sesuai dengan fakta integritas yang dilaksanakan.

''Diduga keras telah terjadi praktek jual beli kursi di beberapa sekolah favorit atau yang kita kenal dengan istilah masuk belakangan,'' tukasnya.

Dugaan itu tidak berhenti di sana, Indra menyebutkan dugaan korupsi juga terjadi pada penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah dan Penyediaan Baju untuk siswa.

''Untuk membuktikan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN dalam PPDB tersebut. Penyidik Polda atau Kejati Riau segera memanggil dan memeriksa Bapak Plt Gubernur Riau untuk mencopot Saudara Roni Rahmat dan Edi Rusma Dinata dari jabatannya Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Sekretaris Pendidkan Riau,'' tegasnya.

Indra juga meminta APH dan Pj Gubernur Riau untuk memanggil dan memeriksa Ketua PPDB tahun 2024-2025, Kabid SMA Disdik Riau dan Kabid SMK Disdik Riau serta seluruh kepala sekolah SMK /SMA Negri se Riau.

Selain berorasi, massa LSM Riau Bersatu juga membentangkan sejumlah spanduk, yang berisi tuntutan mereka serta para Pejabat dalam lingkaran PPDB tahun ajaran 2024-2025.

Di tempat terpisah, Ketua Umum LSM Riau Bersatu, Robert Hendrico dalam konferensi pers menyatakan pihaknya memiliki harapan besar agar Lembaga Penegakan Hukum seperti Kejaksaan Tinggi Riau harus memiliki sikap yang tegas dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegakan hukum.

''Jangan ada cawe cawe atas setiap masalah yang dilaporkan, baik itu perorangan atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat," tukasnya.

Robert juga meminta Bapak Pj Gubernur Riau agar dapat memberikan teguran keras kepoda Kepala Dinas di setiap Organisasi Perangkart Daerah (OPD) yang tidak mengikuti aturan yang sah ditetapkan. 

Terlebih pada masalah kedisiplinan kerja aparatur negara, demi terciptanya aparatur negara yang terampil, profesional dan berwibawa. 

"Kami juga meminta kepada Bapak PJ Gubernur Riau agar menindak tegas jika ada di temukan aparatur sipil negara yang terang terangan ikut cawe cawean soal proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," pungkasnya. * (Denny W)