Mahasiswa Desak Kejati Usut Dugaan Jual Beli Proyek di PUTR Rohil

GEGAS.CO || PEKANBARU - Puluhan pengunjukrasa yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Riau (FPMPHR) mendesak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) memeriksa dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rokan Hilir (Rohil).

Desakan itu disampaikan puluhan massa FPMPHR saat melakukan aksi damai di gerbang masuk Gedung Kejati Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Selasa (10/10/2023) siang.

Dalam orasinya, Koordinator Umum (Korum) FPMPHR Rahmat Hidayat meminta pihak Kejati Riau memanggil dan memeriksa, Asnar, Kepala Dinas (Kadis) PUTR Rohil karena diduga melakukan praktek jual beli dan pengaturan pemenang proyek di organisaasi perangkat daerah (OPD) yang dia pimpin.

''Dugaan praktek tidak terpuji ini sudah berhembus sekitar satu tahun belakangan, di mana dalam perkembangannya proyek pembangunan fisik yang melalui mekanisme lelang/tender maupun PL atau penunjukkan langsung terendus di permukaan,'' ucapnya.

Ditambahkan Rahmat, dugaan praktek jual beli dan pengaturan proyek ini diperoleh mereka dari beberapa rekanan penyedia jasa kontruksi.

Asnar selaku Kadis PUTR Rohil diduga meminta 5 sampai 10 persen _fee_ dari nilai paket proyek yang dikerjakan. _Fee_ ini diduga juga berlaku hampir tiap paket proyek,  baik PL maupun proyek proyek melalui mekanisme lelang/tender di laman LPSE.

''Seharusnya tidak ada praktik jual beli karena jika ini terjadi, akan berdampak dengan hasil dari pembangunan fisik yang dikerjakan rekanan bersangkutan,'' pungkasnya.

Ditambah lagi, imbuh Rahmat, ini jelas jelas melanggar  Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

''Oleh sebab itu, kami juga meminta Bupati Afrizal Sintong copot Asnar selaku Kepala Dinas PUTR Rohil,'' pungkasnya.

Usai menyerahkan aspirasi mereka ke Kajati Riau melalui Kasi Penkum Bambang Herpurwanto, massa FPMPHR ini pun membubarkan diri dengan tertib. * (Denny W)