APMR-B Desak BPKP Riau Segera Audit Dugaan Korupsi Penerbitan SKT/SKGR di Kawasan Tahura Berinisial IS

GEGAS.CO || PEKANBARU - Sekitar 50 aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Riau Bersatu (APMR-B) menggelar aksi unjukrasa di kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Jumat (13/6/2025).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Rahmat Hidayat meminta pihak auditor BPKP Riau untuk segera mengekspose hasil audit mereka terkait kerugian negara atas akibat dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan/atau SKGR di kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sejak tahun 2004 hingga 2022.

''Dugaan negara ini diduga akibat perbuatan salah seorang anggota DPRD Kampar berinisial IS. Dan ketika itu dia masih menjabat Kepala Desa setempat,'' tukasnya.

Baca Lainnya :

• Polda Riau Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Ribuan Driver Ojol0
• ARRM Unjukrasa di Pengadilan Tinggi Pasca Putusan PN Bangkinang Tentang Wanprestasi Koppsa-M0
• Sengketa Lahan, Kantor dan Mess Karyawan PT SSL di Siak Dibakar Massa0
• Bareskrim Polri Tangkap 2 Tersangka Penjualan Ilegal Sisik Trenggiling0
• HUT ke-79 Bhayangkara , Polres Dumai Gelar Baksos di Wilayah Pesisir0

Di samping  itu, Rahmat juga mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)  dan PPH Polda Riau untuk segera turun ke Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasim untuk melihat langsung bagaimana mirisnya kondisi hutan di sana.

''Kita apresiasi langkah tegas yang dilakukan pihak Satgas PKH di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo atau TNTN beberapa hari lalu. Tetapi kalau bisa mereka juga turun ke Tahura Sultan Syarif Hasim,'' tegas Andre Kurniawan, Koordinator Umum APMR-B menimpali.

Menurut Andre, kasus dugaan korupsi penerbitan SKT/SKGR di Tahura Sultan Syarif Hasim yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD Kampar.

''Kasus ini sedang ditangani pihak Kejati Riau. Tapi penanganannya lambat. Pihak Aspidsus (Asisten Penyelidikan Khusus) Kejati Riau berdalih mereka masih menunggu audit BPKP,'' terangnya.

Oleh sebab itu, mereka melakukan aksi demonstrasi di BPKP Perwakilan Riau. Namun massa demonstran sedikit kecewa mendengar keterangan Plh Korwas Investigasi BPKP Riau, Syafrialdi yang mengatakan pihaknya baru mendengarkan ekspose dari pihak Kejati Riau. 

Mendengar tanggapan dari pihak BPKP Perwakilan Riau, massa dari APMR-B pun membubar diri dengan tertib.

Sebelum meninggalkan lokasi aksi, massa APMR-B memberikan ultimatum waktu satu bulan kepada auditor BPKP Riau untuk segera mengumumkan kerugian negara.

Jika tidak mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, termasuk dalam minggu depan akan melakukan aksi demo di kantor Kejati Riau. * (Denny W)