GEGAS || PEKANBARU – Tekanan terhadap Pemerintah Provinsi Riau kian menguat. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menyatakan siap mendirikan tenda dan bermalam di pekarangan Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026), setelah tuntutan mereka belum juga dipenuhi.

Hingga pukul 17.00 WIB, massa masih bertahan di pintu samping Kantor Gubernur di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru. Sejumlah peserta aksi tampak beristirahat di tenda darurat, sementara lainnya mencari makanan di sekitar lokasi, menandakan aksi ini berpotensi berlangsung panjang.

Koordinator Umum AMMP, Wandri Simbolon, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tidak akan dihentikan sebelum ada kejelasan dari pemerintah daerah. Massa mendesak Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, segera memfasilitasi pertemuan langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian terkait konflik agraria di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), yang hingga kini belum menemukan titik terang. AMMP menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menjembatani komunikasi antara warga terdampak dengan pemerintah pusat.

“Kami menuntut adanya regulasi yang jelas berupa Surat Keputusan yang ditandatangani gubernur terkait relokasi. Jangan ada kebijakan sepihak yang berujung pada penggusuran,” tegas Wandri di hadapan massa.

Ia merujuk pada hasil rapat Tim Percepatan Pemulihan TNTN pada 13 Februari 2026 yang disebut mengarah pada opsi relokasi paksa terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Kondisi ini, menurut AMMP, berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas jika tidak ditangani secara bijaksana.

Massa juga menyatakan akan tetap bertahan dan melanjutkan aksi keesokan harinya. Bahkan, tambahan massa dari Kabupaten Pelalawan disebut akan segera bergabung, meski jumlah pastinya belum dapat dipastikan.

Dalam tuntutannya, AMMP meminta agar halaman Kantor Gubernur Riau dapat digunakan sebagai lokasi mendirikan tenda. Mereka beralasan bahwa kantor gubernur merupakan “rumah rakyat” yang dibangun dari pajak masyarakat, sehingga layak menjadi ruang aspirasi publik.

Di sisi lain, massa juga berupaya menjaga situasi tetap kondusif. Mereka menyadari bahwa lokasi aksi berada di kawasan aktivitas pedagang UMKM, sehingga mengimbau agar tidak terjadi gesekan antara demonstran dan pelaku usaha.

Selain itu, AMMP berharap aparat keamanan dari kepolisian dan TNI dapat menjalankan peran sebagai pengayom masyarakat, bukan justru memperkeruh suasana. Mereka menekankan pentingnya menjaga aksi tetap damai tanpa benturan.

Hingga menjelang malam, belum terlihat adanya respons resmi dari Pemerintah Provinsi Riau terkait permintaan massa, baik untuk penggunaan halaman kantor gubernur maupun fasilitasi dialog dengan pemerintah pusat melalui pertemuan langsung atau virtual.

Padahal, aksi ini merupakan kali keenam yang dilakukan AMMP sejak pertengahan 2025. Sebelumnya, mereka telah beberapa kali menggelar unjuk rasa dengan tuntutan serupa, namun belum memperoleh hasil konkret.

Situasi di lokasi aksi pun kini memasuki fase krusial. Keputusan massa untuk bertahan dan mendirikan tenda menjadi sinyal bahwa konflik ini berpotensi berlarut-larut jika tidak segera direspons.

Publik kini menanti langkah cepat dari Pemprov Riau. Di tengah eskalasi tuntutan, ketegasan sekaligus kebijaksanaan pemerintah daerah akan menjadi penentu apakah aksi ini berujung dialog—atau justru memicu gelombang protes yang lebih besar. * (Denny W)