GEGAS || PEKANBARU – Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dinilai mutlak dilakukan demi transparansi.

Sehingga pengembangan dan progres rencana bisnis di setiap perusahaan milik pemerintah daerah harus terukur, jelas dan berorientasi pada keuntungan yang maksimal. 

Demikian diungkapkan Ir. Ganda Mora, SH, M.Si, Ketua Umum Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST), Jumat (23/1/2026).

“Audit BUMD PT SPR mutlak harus dilakukan. Ini tidak bisa ditawar karena menyangkut kepercayaan publik dan tanggung jawab kepada daerah,” tegasnya.

Ditambahkan Ganda, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar BUMD mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Sebagai BUMD milik Pemprov Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dituntut dikelola secara profesional dengan manajemen yang tunduk pada keputusan pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh rencana bisnis dan laporan keuangan, kata dia, wajib dipublikasikan dan diaudit secara independen agar pengelolaan perusahaan benar-benar transparan.

Menurut Ganda, posisi Direktur Utama BUMD tidak bisa diisi sembarang orang. Seorang Dirut harus memiliki pengalaman memadai, kepemimpinan yang kuat, serta pemahaman strategi bisnis yang matang untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan dividen optimal bagi Pemprov Riau sebagai pemegang saham.

Dia menambahkan, loyalitas komisaris dan jajaran direksi harus sepenuhnya berpihak pada kepentingan pemilik saham dan pembangunan daerah. Apabila direksi, khususnya Direktur Utama, dinilai tidak mampu, tidak transparan, atau gagal mencapai target kinerja, maka pergantian melalui RUPS merupakan langkah yang sah dan perlu dilakukan.

Lebih jauh, Ganda menekankan bahwa Dirut PT SPR harus mampu menggali potensi sumber daya alam daerah sebagai basis pengembangan usaha. Riau, kata dia, memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit serta pertambangan minyak, batu bara dan emas.

“Jangan hanya mengelola dana yang sudah ada seperti Participating Interest dan penyertaan saham Pemprov. PT SPR harus progresif, misalnya membangun pabrik kelapa sawit di berbagai daerah untuk menyerap tenaga kerja lintas disiplin ilmu sekaligus meningkatkan dividen bagi daerah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganda pada Jumat (23/01/2026), sebagai bentuk dorongan agar BUMD Riau benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang sehat, transparan, dan berdaya saing. * (Denny W)